Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Meski demikian, hingga saat ini kesiapan sarana dan prasarana dinilai masih terbatas dan membutuhkan perhatian serius, terutama terkait kepastian dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB, Drs. H. Surya Bahari, menjelaskan tidak seluruh cabang olahraga (cabor) akan dipertandingkan di NTB. Beberapa cabor tertentu direncanakan digelar di Jakarta, karena membutuhkan fasilitas khusus yang belum tersedia di daerah.
“Tidak banyak cabor yang akan dipertandingkan di Jakarta. Kalau tidak salah berkuda sama bowling itu di Jakarta selebihnya dilaksanakan di daerah,” ujarnya, Selasa, 20 Januari 2026.
Menurutnya, penentuan lokasi pertandingan akan menyesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana di masing-masing daerah. Kondisi tersebut, kata dia, tidak menjadi kendala besar bagi NTB sebagai tuan rumah. “Tidak menjadi persoalan. Kalau lapangan kita tidak ada ya tidak mungkin kita paksakan,” sambungnya.
Ia menambahkan, dengan waktu persiapan yang tersisa sekitar dua tahun, pemerintah daerah masih menunggu arahan dari Presiden RI terkait penyiapan infrastruktur pendukung PON 2028.
“Waktu kita tinggal dua tahun apa yang bias kita persiapkan tergantung arahan presiden kepada Gubernur,” katanya.
Meski demikian, Pemprov NTB tetap optimistis mampu menyelenggarakan PON 2028 bersama Provinsi NTT secara maksimal. Untuk mematangkan persiapan, pemerintah daerah juga berencana membentuk tim khusus yang melibatkan berbagai pihak.
“Mungkin nanti ada rapat juga dengan DPRD, KONI dan Pemprov NTB apakah hasilnya nanti apakah akan dibentuk tim atau apa nanti,” lanjutnya.
Di sisi lain, menjelang pelaksanaan PON 2028, kondisi sejumlah fasilitas olahraga mulai mendapat sorotan masyarakat. Salah satunya GOR 17 Desember Turida yang dikeluhkan karena kondisi tribun dinilai sudah tidak layak akibat banyaknya rumput liar yang tumbuh.
Persoalan tersebut, lanjut Surya, akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, khususnya terkait skema pembiayaan. Hingga kini, Pemprov NTB belum memperoleh kepastian apakah anggaran penyiapan sarana dan prasarana PON 2028 akan sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat atau dibagi dengan daerah.
“Makanya ini kita koordinasikan dengan pemerintah pusat. Belum kita mendapatkan kepastian apakah semua anggaran dari pemerintah pusat. Daerah apa, pusat apa dan lain sebagainya tetapi ketika itu sudah perintah Presiden kepada Gubernur Insya Allah,” klaimnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan dukungan terhadap permintaan Gubernur NTB dan Gubernur NTT agar PON XXII 2028 ditetapkan dan diselenggarakan di NTB–NTT.
Dukungan tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan dengan kedua gubernur di sela kegiatan peluncuran 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru belum lama ini. Dalam pertemuan itu, Prabowo menilai konsep penyelenggaraan yang diajukan NTB–NTT rasional, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip efisiensi pengelolaan anggaran negara.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kedua provinsi telah siap menjadi tuan rumah bersama dengan pendekatan yang terukur. “Kami menegaskan kepada Presiden komitmen kesiapan NTB dan NTT untuk menyelenggarakan PON 2028 secara efisien dan akuntabel, dengan fokus pada cabang olahraga yang fasilitasnya telah tersedia dan tanpa pembangunan infrastruktur besar yang baru,” katanya. (era)
