KONDISI Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Lawata yang kembali penuh dinilai menjadi cerminan belum maksimalnya penanganan sampah di Kota Mataram. Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH, menegaskan bahwa persoalan sampah saat ini membutuhkan langkah konkret dan perencanaan yang matang, bukan sekadar program bersifat sementara atau coba-coba.
Rachman mengatakan, keberadaan TPS Lawata yang awalnya difungsikan sebagai TPS transit dan direncanakan menjadi TPS mobile merupakan langkah antisipatif yang cukup baik dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa langkah tersebut belum mampu menjawab persoalan sampah secara menyeluruh.
“TPS Lawata yang penuh tidak bisa kita pungkiri. Ini terjadi karena penanganan sampah kita memang belum maksimal. Perlu langkah konkret dan perencanaan yang jelas ke depan,” ujarnya kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Rabu (21/1).
Menurut Rachman, Pemkot Mataram perlu segera menyusun roadmap penanganan sampah jangka menengah dan panjang yang terukur, berkelanjutan, serta tidak hanya bergantung pada kebijakan sementara. Hal ini penting agar persoalan sampah tidak terus berulang setiap tahun dan menjadi beban bagi masyarakat.
Ia menilai, masalah sampah di Kota Mataram sudah menjadi persoalan klasik yang selalu muncul, terutama pada akhir dan awal tahun saat musim penghujan. Pada periode tersebut, penumpukan sampah kerap terjadi di saluran air, sungai, dan lingkungan permukiman, sehingga berdampak pada kebersihan dan potensi banjir.
“Setiap musim hujan, Mataram terlihat cukup terdampak akibat penumpukan sampah, baik di saluran, sungai, maupun lingkungan sekitar. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah kota agar tidak terus terulang,” tegas Ketua Fraksi Partai Gerindra ini.
Rachman juga menekankan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam menyelesaikan persoalan ini. Ia mengimbau masyarakat agar tidak menjadikan saluran air dan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, terutama pada musim kemarau.
Terkait hal tersebut, ia menyambut baik instruksi Wali Kota Mataram mengenai pemilahan sampah. Kebijakan ini diharapkan dapat direalisasikan secara maksimal hingga ke tingkat lingkungan pada tahun ini, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat saling bahu-membahu merancang metode penanganan sampah yang lebih efektif.
Selain aspek kebijakan dan partisipasi masyarakat, Komisi III DPRD Kota Mataram juga menyoroti persoalan keterbatasan anggaran. Rachman menyebutkan, salah satu keluhan utama dari dinas teknis adalah minimnya anggaran yang tersedia untuk menangani persoalan sampah secara optimal.
“Rekomendasi Komisi III jelas, Pemkot harus memberikan prioritas anggaran terhadap penanganan sampah. Ini harus masuk sebagai program prioritas dalam perencanaan kegiatan,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Kota mataram ini..
Rachman menegaskan, dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), baik pada APBD perubahan maupun APBD murni tahun anggaran berikutnya, penanganan sampah harus mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar. (fit)
