Dompu (suarantb.com) – Ratusan honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non Data Base BKN Kabupaten Dompu kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD dan Bupati Dompu, Selasa (20/1/2026). Mereka menuntut agar tetap dipekerjakan sebagai honorer alias tidak dirumahkan.
Para honorer juga menuntut janji Bupati yang akan memperjuangkan nasib mereka ke Kementerian PANRB dan BKN, dengan melibatkan perwakilan mereka ke pemerintah pusat. Aksi para honorer ini mendapat dukungan dari anggota DPRD Dompu, termasuk Ketua DPRD Dompu, Ir. Muttakun saat menerima massa aksi di gerbang utama.
Di Kantor Bupati, massa menuntut agar diterima langsung oleh Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE dan Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH. Mereka tidak ingin berdialog dengan Asisten 1 Setda Dompu, Ardiansyah, SE dan Asisten 2 Setda Dompu, Nukman Ahmad, SH, MAP yang menemui massa aksi di pintu gerbang kantor Bupati.
Alasan Bupati sedang sakit, diabaikan pengunjuk rasa dan tetap ingin berdialog langsung dengan Bupati. Karena jajaran di bawahnya tidak bisa mengambil keputusan atas nasib mereka. “Kita tidak ingin ditemui pejabat lain. Mereka tidak bisa mengambil kebiajakan atas tuntutan kita. Kita mau berdialog langsung dengan Bupati,” tegas Fikram, salah seorang orator dalam aksi para honorer di depan kantor Bupati Dompu.
Aksi inipun sempat memanas. Karena tuntutannya ingin ditemui langsung oleh Bupati, mereka pun sempat terlibat aksi saling dorong hingga di kantor bupati. Para honorer ini pun akhirnya mau ditemui Pj Sekda Dompu, H. Khairul Insyan, SE, MM.
Pada kesempatan ini, H. Khairul Insyan kembali menegaskan komitmen Bupati yang akan memperjuangkan aspirasi para honorer ke pemerintah pusat. Kebijakan larangan mempekerjakan pegawai di luar ASN di instansi pemerintah merupakan amanah undang – undang ASN. “Bupati tidak mungkin akan membatalkan surat yang dikeluarkan terkait pemberitahuan soal tenaga kontrak atau honorer akhir 2025 lalu,” tegas H Khairul Insyan.
Janji Bupati yang akan bersama-sama perwakilan honorer ke Kementerian PANRB dan BKN untuk memperjuangkan nasib honorer akan dipenuhi pada Kamis (22/1/2026) ini. Dua orang perwakilan honorer akan diberangkatkan bersama Pj. Sekda Dompu dan para asisten. Perwakilan legislatif juga akan dihadiri oleh Ketua DPRD Dompu, Ir Muttakun. “Kamis besok kita akan berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan nasib honorer,” jelas H. Khairul Insyan.
Jumlah honorer non data base BKN di Kabupaten Dompu mencapai 2.920 orang. Mereka terdiri dari tenaga guru, teknis, dan kesehatan. Para honorer ini mengklaim sudah menempuh pendidikan, namun lapangan kerja yang sangat terbatas. Sehingga hanya pada instansi pemerintah tempat mereka mengabdi, kendati tidak ada gaji yang ditunggu. Namun mereka berharap ada perubahan regulasi untuk pengangkatan PPPK dari honorer dan masa pengabdian mereka tidak terputus. (ula)
