Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan status tanggap bencana per tanggal 19 Januari 2026. Adanya penetapan ini, Pemprov NTB sudah bisa menyalurkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp16 miliar.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, mengatakan anggaran BTT Rp16 miliar untuk penanganan bencana selama satu tahun penuh. Untuk itu, Pemprov NTB mengirit pengeluaran dengan memastikan anggaran yang bersumber dari APBD NTB 2026 tersebut dapat menyentuh dan berdampak langsung kepada masyarakat.
‘’Masih dihitung, kalau Rp16 miliar itu yang tersedia. Kita irit-irit karena harus bisa sampai akhir tahun,” ujarnya, Rabu, 21 Januari 2026.
Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026, pemerintah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar. Namun, untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang hampir seluruh wilayah NTB itu, pihaknya belum mengetahui kebutuhan total yang harus dialokasikan.
Sadimin mengaku, anggaran yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan pasca bencana. Oleh karenanya, perlu adanya keterlibatan semua pihak dalam menangani bencana ini. Bencana yang terjadi pada awal Januari ini mengakibatkan sebanyak 9.349 jiwa terdampak, serta sejumlah infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan dan pendidikan.
“Kita tangani mana yang prioritas dulu, ini masih kita hitung kebutuhannya,” kata Sadimin.
Gubernur NTB Bersurat ke BNPB
Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) NTB, H. Ahsanul Khaliq, mengatakan Gubernur telah bersurat ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memenuhi kebutuhan logistik bagi warga terdampak.
Tidak hanya itu, Pemprov juga menggandeng swasta untuk membantu mengurangi beban penanganan pasca banjir yang merendam ribuan rumah, dan merusak sejumlah fasilitas umum tersebut. “Kita juga berharap untuk logistik ada bantuan dari BUMN, BUMD ini juga sedang dikumpulkan,” kata Aka.
Mantan Staf Ahli Gubernur itu mengatakan penanganan bencana bukan hanya untuk infrastruktur. Namun juga membantu memperbaiki rumah warga terdampak dan termasuk kategori masyarakat miskin. Adapun dengan kondisi ini, ia menghimbau masyarakat tetap waspada di tengah kondisi cuaca ekstrem saat ini. Apalagi belakangan hujan dengan intensitas tinggi melanda hampir semua wilayah NTB.
“Tetapi betul-betul rumah yang memang rusak akibat bencana. Dan itu rumah diprioritaskan oleh Pak Gubernur, rumah masyarakat miskin,” pungkasnya. (era)
