Giri Menang (Suara NTB) – Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Barat menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2027 pada, Rabu (21/1/2026). Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati H. Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha ini, diadakan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan sesuai amanat pasal 80 Permendagri Nomor 86 tahun 2017.
Pada Ranwal RKPD wajib dibahas bersama kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Kegiatan ini digelar secara hybrid yakni tatap muka dan daring. Hadir secara langsung di Aula Jayengrane diantaranya Bappenda Provinsi, Pj. Sekda H. Akhmad Saikhu, para Asisten, staf ahli, Kepala Bapperida Deny Arief Nugroho, Inspektur Inspektorat, Kepala BKAD, para Kabag, Kabid, Camat Gerung dan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia.
Pertemuan ini juga diikuti secara daring oleh unsur pimpinan DPRD, kepala OPD, Ketua PKK, Dharma Wanita, GOW, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan akademisi. Perwakilan kades, tenaga pendamping profesional, pimpinan perusahaan, LSM, perwakilan dewan anak, perwakilan perempuan.
Bupati LAZ dalam kesempatan itu menegaskan bahwa RKPD Lobar tahun 2027 disusun dengan mengusung tema “pembangunan optimalisasi kualitas sumber daya manusianya”. Tema ini dipilih sebagai respon atas segala tantangan daerah yang masih dihadapi.
Tantangan yang dimaksud antara lain, tingkat kemiskinan, kualitas dan daya saing tenaga kerja, penguatan UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal, serta pengembangan kawasan- kawasan strategis daerah. Beberapa masalah pokok ini dihimpun dalam sebuah tema yang diangkat kali ini dan menjadi masalah pokok di Lobar. Melalui kegiatan ini LAZ, berharap kedepan cara bekerja jajarannya menjadi lebih efesien dan tetapi lebih terukur hasilnya.
“Bicara tentang penurunan kemiskinan, saya berharap tidak saja di indikator yang telah disepakati, baik dalam RPJMD maupun RKPD yang harus kita capai tiap tahun. Tetapi sebisa mungkin kita tidak terpaku pada angka-angka itu yang dikejar, tetapi orientasi kita harus lebih tinggi dari itu,”tegas LAZ.
Kata Bupati LAZ, target yang dipasang tersebut sebagai pijakan OPD. Tetapi bukan berati OPD terpaku pada target itu. Sebab seringkali ujar dia, dalam mengejar tujuan utama angka itu gagal dicapai, pasti capaiannya di bawah itu. Ia mencontohkan, target menurunkan kemiskinan 2 persen, tidak boleh ditarget demikian
“Tapi harus di atas itu, sehingga nanti kalaupun kita gagal akan menghasilkan pada angka, dimana pada angka itu menjadi target tahunan,”Tegasnya. Kedua, ia menekankan harus bisa terukur, sehingga semua kegiatan mudah diukur.
Contoh pada penurunan stunting, harus ada terobosan baru. Dalam hal ini inovasi beberapa daerah, seperti pertemuan Apeksi yang dihadirinya. Menurutnya, program yang dilakukan Lobar jauh lebih baik. Namun belum didukung oleh software dan istilah dalam penanganan stunting ini.
Begitupula dalam menggerakkan UMKM, harus terukur tahun ini berapa UMKM yang naik kelas. Termasuk pada sektor pendidikan, ia menekankan terukur dalam bentuk angka. Seperti jumlah putus sekolah, lama sekolah harus dicapai secara terukur. Terlebih pihaknya berkerja harus secara terukur. Pada peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, ia telah berkomunikasi pada pertemuan Apeksi dengan pihak yang akan memfasilitasi Lobar mendapatkan kuota pengiriman tenaga kerja dan sekolah ke luar negeri. Hal ini akan dibicarakan lebih lanjut.
Bupati juga mendorong pengembangan UMKM dan kawasan strategis. Dalam pengurangan kawasan strategis ini, ia minta OPD harus identifikasi, tidak hanya menarik namun problem sosialnya juga mudah. “Karena jangan sampai mau mengembangkan kawasan, problem sosial lebih berat. Ini kan tidak bisa jalan, sehingga harus dipilah betul mana yang bisa jalan,”ujarnya. Pengembangan kawasan ini perlu diklaster kawasan pariwisata, agrowisata dan potensi lainnya.
Ia juga menekankan investarisasi potensi desa, kemudian dipamerkan sehingga menjadi bagian upaya menumbuhkan kompetisi antar desa dalam berkreatifitas. “Beberapa hal ini harus menjadi perhatian sehingga melalui forum ini, nanti akan lahir kegiatan lebih terukur dan daya ungkit lebih cepat untuk mencapai target”imbuhnya
LAZ juga menyampaikan pencapain dan target beberapa Indikator, seperti penurunan kemiskinan, pada tahun 2025 mencapai 11,9 persen bisa diturunkan menjadi 11,24 persen tahun 2027. Angka ini kata dia, pada tahun 2027 harus bisa cepat diturunkan. Untuk itu, ia meminta ada upaya-upaya yang dilakukan OPD untuk bisa lebih cepat mencapai target itu, sehingga capaiannya lebih progresif. Tidak terpaku pada angka penurunan 11,24 pada tahun 2027. “Jangan kita terpaku, kalau target 11,24 persen tahun 2027, kalau bisa tercapai tahun ini kenapa tidak,”tegasnya.
Begitu pula pada IPM, tahun 2025 capaiannya pada angka 73,52. Pada tahun 2027 ditarget meningkat 75,09. Begitu pula pada inflasi tetap terkendali pada kisaran 3 persen, dimana capaian pada triwulan III tahun lalu 2,86 persen. Tingkat pengangguran terbuka turun hingga 2,7 persen dengan capaian tahun lalu 2,82 persen. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi meningkat 5,8 persen pada tahun 2027, sementara capaian laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun lalu mencapai 4,19 persen. Pihaknya menekankan pengembangan ekomoni lokal untuk bisa memberi multiplayer effect pada angka-angka target tersebut.
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Deny Arif Nugroho menambahkan kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan Ranwal RKPD tahun 2027, yang merujuk pada turunan dari RPJMD berdasarkan hasil evaluasi. “Kami minta masukan dari masyarakat, desa, akadmisi dan mitra pembangunan lainnya untuk melakukan penyempurnaan terhadap Ranwal RKPD,”imbuhnya. Ranwal ini selanjutnya menjadi penyempurnaan penyusunan Renja OPD. Sesuai tahapan, setelah setelah Konsultasi Publik, RKPD ditetapkan, lalu KUA-PPAS dan pembahasan RAPBD baru penetapan APBD 2027. (her)
