Selong (suarantb.com) – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Peduli Pariwisata Lombok Timur (APPLT) untuk kedua kalinya berakhir ricuh di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (22/1/2026). Kericuhan terjadi ketika massa aksi berupaya merangsek masuk ke dalam kantor dan bentrok dengan aparat pengamanan, mengakibatkan sejumlah peserta terluka.
Massa aksi kembali turun ke jalan karena belum bisa menemui Bupati Lotim, H. Haerul Warisin. Sebelum ke kantor Bupati, massa aksi sempat berotasi di depan Mapolres Lotimm
Meski diguyur hujan deras, aksi ini kembali menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Lotim yang mengambil alih pengelolaan destinasi wisata Sunrise Land Lombok (SLL) di Montong Meong Pantai Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji. Ratusan massa yang berkumpul menegaskan keinginan mereka untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin bukan melalui perwakilan.
Situasi memanas setelah massa menolak ditemui oleh Asisten II Setda Lotim. Mereka kemudian berusaha menerobos area Kantor Bupati Lotim melalui pintu tribun utama. Upaya ini dihalangi oleh aparat Satpol PP dan Polres Lotim yang menggunakan tameng. Bentrokan fisik pun tidak terhindarkan, dengan aparat memukul mundur massa. Dalam insiden tersebut, terlihat sejumlah peserta aksi terkena pukulan, terjatuh, dan mengalami luka-luka.
Melalui pendekatan persuasif dan pengamanan berlapis, situasi yang sempat tidak kondusif akhirnya berhasil dikendalikan dan tidak berkembang menjadi kerusuhan yang lebih luas.
Koordinator Aksi Abdul Qodir Jaelani menyampaikan bahwa massa aksi mendapatkan perlakuan diskriminatif dan intimidatif. “Perlakuan itu terlihat dari pembatasan ruang gerak, tekanan psikologis, hingga sikap represif yang tidak proporsional terhadap massa aksi yang sedang menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional,” ujarnya.
Pihak aksi juga menduga adanya keterlibatan oknum aparat dan “pengawal bupati” dalam tindakan represif. Herwadi, orator dari PMII Lombok Timur, mendesak Kapolres Lotim untuk menindaklanjuti laporan dugaan kriminalisasi dan intimidasi. “Kita minta yang diduga keterlibatan oknum aparat dan pihak yang disebut sebagai pengawal bupati dalam tindakan represif terhadap massa aksi untuk diproses,” tegasnya.
Ketua LMND Lotim, Hamzani menyoroti pola pikir diskriminatif dari Pemkab Lotim. Dia katakan, tidak ada kedaulatan yang lebih tinggi dari rakyat. Namun rakyat alami dan rasakan justru upaya pembungkaman aspirasi dengan dalih keamanan, yang berujung pada kekerasan dan tindakan represif.
Massa aksi menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat jika tuntutan utama mereka, yaitu kehadiran langsung Bupati Lombok Timur untuk memberikan klarifikasi, tidak dipenuhi. Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Daerah Lombok Timur maupun pihak kepolisian mengenai kronologi dan penyebab bentrokan tersebut.
Kepala Bakesbangpoldagri Lotim, Mustofa dan Asisten Bidang Perekonomian dan OsmbNgun Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Muhammad Hairi yang mencoba menemui massa aksi juga ditolak oleh massa aksi untuk berdialog. Secara singkat Mustofa menyampaikan Bupati sudah mengagendakan untuk menemui mahasiswa yang aksi pada Jumat (23/1/2026). (rus)
