Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Kota Mataram perlu memikirkan skenario lain untuk angkutan publik. Salah satunya pengelolaan angkutan publik terintegrasi, sehingga masyarakat ramai menggunakan transportasi massal tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin menerangkan, pelayanan transportasi publik di Kota Mataram, tetap berjalan. Bus melayani rute mulai dari pusat perkantoran di Jalan Lingkar Selatan menuju eks. Bandara Selaparang dan sebaliknya. Uji coba angkutan publik ini, bertujuan melihat animo masyarakat termasuk penggunaan bemo kuning untuk membiasakan pelajar di Kota Mataram. “Kita mencoba supaya masyarakat terbiasa dengan angkutan publik,” terang Zulkarwin.
Rute angkutan publik dari tengah kota tidak terlepas dari hasil survei dari bidang angkutan. Aktifitas masyarakat paling padat berada di sekitar kawasan tengah kota. Zulkarwin mengaku, perpanjangan rute layanan angkutan publik belum bisa direalisasikan, karena dikhawatirkan menambah waktu tunggu dan biaya operasional.
Namun demikian, layanan angkutan publik tidak menutup kemungkinan bisa diperluas. Perluasan rute layanan kata dia, tergantung dari minat masyarakat sehingga program ini sekedarnya. “Kita akan susun proposal kegiatan berapa biaya dibutuhkan dan rute yang sudah ada dari hasil kajian Brida,” jelasnya.
Mantan Camat Selaparang mengakui, luas Kota Mataram yang sempit menjadi tantangan. Idealnya, angkutan publik harus terintegrasi. Layanan terintegrasi dengan kawasan penyangga di Lombok Barat dan Lombok Tengah. Layanan angkutan publik ini, dapat dikelola oleh Pemprov NTB, sehingga bisa berjalan maksimal di Kota Mataram. “Jadi kita bisa melayani koridor di Mataram dan koridor tambahannya di Lombok Tengah atau Lombok Barat,” jelasnya.
Layanan terintegrasi menurut Zulkarwin, akan memudahkan masyarakat dari luar Kota Mataram. Artinya, warga yang ingin berbelanja ke pusat pertokoan atau menjalankan bisnisnya maupun sekolah dapat memanfaatkan angkutan publik terintegrasi tersebut.
Syarat dari layanan angkutan terintegrasi ini lanjutnya, harus menyediakan sarana-prasarana. Di antaranya, menambah bus dan menyediakan halte khusus bagi angkutan publik.
Ia mencontohkan angkutan publik di Kota Solo, Jawa Tengah dikelola oleh konsorsium. Artinya, ada keterlibatan perusahaan swasta dan mendapatkan subsidi dari Kementerian Perhubungan untuk layanannya.
Sementara, Kota Mataram tidak bisa serta merta mengadakan tanpa pernah menjalankan program tersebut. “Jadi harus ada rintisan angkutan publik. Nanti dipetakan kelemahan dan kelebihannya,” demikian kata Zulkarwin. (cem)
