Taliwang (suarantb.com) – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri. Kunker ini dalam rangka konsultasi lanjutan pemekaran Desa Seteluk Rea, Kecamatan Seteluk.
Pada kunker yang dilaksanakan, Kamis (22/1/2026) Komisi II bertemu dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republi Indonesia dan diterima oleh Kasubdit Bidang Penataan dan Batas Desa. “Secara spesifik kami berkonsultasi soal pemekaran Desa Seteluk Rea,” terang Sekretaris Komisi II, Iwan Irawan Marhalim.
Komisi II meminta kepada Kemendagri,agar menindaklanjuti kembali proses pemekaran Desa Seteluk Rea yang sudah berlangsung hingga 6 tahun lamanya. “Kan sudah lama. Padahal menurut kami tinggal sedikit lagi Desa Seteluk Rea sudah bisa didefinitifkan,” katanya.
Dari paparan Kemendagri kata Iwan, secara teknis kementerian selalu siap melakukan tindaklanjut atas permohonan pemekaran desa. Hanya saja saat ini, Kemendagri tengah fokus di wilayah Sumatera melakukan penataan ulang desa-desa yang terdampak bencana banjir akhir tahun lalu. “Kebetulan Pak Tito sebagai ketua satgasnya. Jadi untuk wilayah lain ditunda dulu,” paparnya.
Kemendagri lanjut Iwan, akan melakukan verifikasi faktual atas usulan Desa Seteluk Rea. Kementerian pun sudah menyiapkan pembentukan tim yang direncanakan turun lapangan pada sekitar bulan Februari atau Maret mendatang. “Tim Kemendagri nanti sekaligus akan turun juga ke 12 calon desa lain yang diusulkan dari NTB,” paparnya.
Pasca verfak, pemekaran Desa Seteluk Rea akan dilanjutkan dengan presentasi hasil. Iwan menyebut, setelah itu Kemendagri akan memberikan nomor kode desa (NKD) sebagai syarat administrasi untuk ditetapkan menjadi desa definitif. “Kita dijanjikan segera dan mudah-mudahan tahun ini tuntas,” harap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Komisi II memberi garansi kepada Mendagri. Pihaknya siap memberi dukungan penuh agar semua tahapannya berjalan lancar. “Kami sampaikan kami siap support. Semua hal yang dibutuhkan kami akan koordinasikan segera dengan pemerintah kabupaten,” pungkasnya. (bug)
