BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB tekankan harus out of the box atau berpikir inovatif, kreatif dalam mencari peluang-peluang pendapatan. Hal ini dilakukan karena kondisi fiskal NTB yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, NTB mengalami tekanan fiskal akibat pengurangan dana transfer yang mencapai Rp1 triliun.
Kepala Bapenda NTB, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menyatakan, pihaknya harus berani mengambil langkah-langkah berani agar NTB bisa memaksimalkan potensi-potensi pendapatan. la menegaskan bahwa ke depan seluruh upaya peningkatan pendapatan harus dilakukan berbasis data serta memerlukan pola pikir yang lebih inovatif.
“Di tahun 2026, kita harus berpikir out of the box, berani mengubah sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan dalam pendekatan pelayanan, diperlukan inovasi dan cara-cara yang lebih kreatif, termasuk pendekatan yang bersifat entertain atau menghibur,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan pendapatan tidak bisa dilepaskan dari upaya pemeliharaan sumber yang sudah ada serta perluasan basis pajak dan retribusi baru. “Ya pertama ya kita maintenance yang ada, kemudian kita cari perluasan atas pajak yang lain. Jadi kan ada pajak, ada retribusi itu kita maksimalkan,” tegas mantan Direktur RSUD Provinsi NTB ini.
Ia membeberkan, sejumlah objek pajak dan retribusi masih belum tergarap maksimal karena keterbatasan data yang valid, seperti kepemilikan alat berat, pemanfaatan air permukaan, hingga data kendaraan bermotor.
“Jadi awalnya kita validasi data dulu, baru kita akan bisa melangkah ke strategi itu,” bebernya.
Diakuinya, data kendaraan bermotor di NTB juga perlu direvisi. Hal ini karena banyak kendaraan yang sudah tidak aktif, namun masih tercatat dalam sistem. Ia menekankan proyeksi pendapatan harus berbasis data aktif dan valid agar perhitungan potensi daerah lebih realistis.
“Jadi kita tidak bisa proyeksikan, jadi proyeksi itu berdasarkan data. Semua kita berdasarkan data, baru kita bisa proyeksikan berapa sebenarnya,” terangnya.
Terkait wacana penyesuaian tarif pajak daerah yang dinilai masih lebih rendah dibandingkan Bali dan Jakarta, ia menyebut saat ini pemerintah masih fokus pada optimalisasi data aktif.
“Cuma memang begini, yang jelas itu kan ada namanya data aktif dan data pasif. Yang sementara ini, kita itu bermain di data aktif, artinya yang aktif, yang aktif artinya membayar pajak,” ungkapnya.
Untuk mengejar target pendapatan daerah 2026 sebesar Rp6,1 triliun dari posisi saat ini sekitar Rp5,6 triliun, Pemprov NTB harus mencari tambahan sekitar Rp500 miliar. “Sekarang kan 5,6. Jadi ada target, harus kita cari 500 miliar,” katanya.
Ia memastikan seluruh potensi pajak dan retribusi akan dioptimalkan dengan melibatkan berbagai pihak hingga tingkat desa. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan potensi retribusi dari sektor pelabuhan, air permukaan, hingga investasi energi seperti mikrohidro di sejumlah bendungan.
“Makanya kita dorong juga seperti misalnya Bendungan Pengga, kemudian Meninting, kemudian Batujai. Dorong saja investor untuk berinvestasi di sana,” pungkasnya. (era)
