Selong (suarantb.com) – Isu ketidakadilan dalam penanganan bencana menjadi sorotan utama dalam acara “Resep Keadilan Bencana Menuju Pengurangan Risiko Bencana yang Inklusif” yang digelar di Perpustakaan Umum Daerah Lombok Timur, Rabu (21/1/2026).
Acara yang diinisiasi oleh Proyek GENERATE dari University of Leeds, Inggris, ini mempertemukan pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas akar rumput untuk merumuskan jalur mitigasi bencana yang lebih inklusif.
Urgensi Keadilan Bencana di Lombok
Dr. Katie McQuaid, pimpinan Proyek GENERATE sekaligus Associate Professor Gender dan Iklim, menekankan bahwa dampak bencana selama ini tidak ditanggung secara merata.
“Beban-beban ini secara tidak proporsional ditanggung oleh perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Kesenjangan upah gender, tingginya angka perkawinan anak, kekerasan berbasis gender, serta diskriminasi terhadap perempuan dan penyandang disabilitas harus ditangani sebagai bagian dari setiap upaya pengurangan risiko bencana yang bermakna,” tegas McQuaid.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini sangat krusial. “Itulah alasan kami berada di sini, untuk secara kolektif mengeksplorasi cara-cara baru dalam memikirkan, mempersiapkan, dan berkolaborasi dalam pengurangan dan pengelolaan risiko bencana,” lanjutnya.
Suara Komunitas Melalui Seni
Proyek ini bukan sekadar penelitian akademik. Selama enam bulan, koordinator proyek Lalu Faris Naufal Makhroja dan Maulani Furi Fajarini mengajak komunitas menggali pengalaman ketidakadilan melalui pendekatan kreatif. Hasilnya, lebih dari 130 karya seni tercipta dari 14 lokakarya berbasis komunitas.
“Penting bagi kami menampilkan karya seni ini sebagai bentuk perlawanan dan inisiatif luar biasa masyarakat dalam menghadapi ketidakadilan,” jelas Faris saat peluncuran Pameran Publik Resep Keadilan Bencana. Pameran keliling ini nantinya akan menyambangi seluruh wilayah Lombok (Timur, Tengah, Utara, dan Barat).
Respons Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan respons positif melalui Asisten I Sekretariat Daerah, Ahyan, yang hadir mewakili Wakil Bupati. Dalam panel pertama, ia memaparkan berbagai langkah mitigasi yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk menghadapi risiko bencana yang kerap melanda wilayah tersebut.
“Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk memitigasi risiko dan bahaya yang dihadapi Lombok, khususnya di wilayah Lombok Timur,” ujar Ahyan di hadapan lebih dari 130 peserta.
Fakta Lapangan dan Aspirasi Kelompok Rentan
Diskusi sempat menajam saat membahas temuan di wilayah selatan Lombok Timur. Terungkap bahwa meski wilayah tersebut sering mengalami kelangkaan air, mereka justru dihantam banjir besar yang merendam 44.000 rumah. Hingga kini, perlindungan sosial bagi komunitas terdampak tersebut dinilai belum sepenuhnya menjangkau sasaran.
Pada panel kedua, suara kelompok rentan diwakili oleh Baiq Khadijah (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) dan Suhupawati (Ketua Gema Alam). Mereka berbagi panggung dengan Kepala BPBD Lombok Timur, Lalu Mulyadi, serta Achmad Azzro’i dari Bappeda.
Sesi ini menjadi platform bagi para perempuan dan penyandang disabilitas untuk menunjukkan inisiatif mandiri mereka dalam menghadapi bencana. Acara ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan isu ketidakadilan sebagai variabel yang tidak terpisahkan dari setiap kebijakan pengelolaan bencana di Lombok Timur ke depan. (r/*)
