ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Hj. Shinta Primasari, ST., menegaskan pentingnya pengelolaan angkutan publik yang terintegrasi guna meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi massal. Menurutnya, keberhasilan transportasi umum tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan armada, tetapi juga oleh kenyamanan dan rasa aman yang dirasakan pengguna.
Shinta mengatakan, salah satu aspek krusial yang perlu mendapat perhatian serius adalah jaminan keselamatan, khususnya bagi anak-anak yang menggunakan angkutan umum. “Supaya masyarakat tertarik menggunakan transportasi massal, hal pertama yang harus dipastikan adalah kenyamanan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kepastian keamanan, terutama bagi anak-anak,” ujarnya kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, minggu (25/1/2026).
Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menilai Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram perlu melakukan kerja sama dengan sejumlah sekolah sebagai langkah uji coba. Beberapa sekolah yang berada di kawasan rawan kemacetan dapat dijadikan percontohan.
“Misalnya bekerja sama dengan SMPN 2 Mataram atau SMPN 6 Mataram, karena daerah itu sering mengalami kemacetan. Dengan kerja sama bersama pihak sekolah, tentu guru atau kepala sekolah bisa membantu menawarkan kepada wali murid,” jelasnya.
Namun demikian, Shinta mengakui bahwa upaya tersebut tidak bisa langsung berjalan maksimal. Menurutnya, masih banyak orang tua yang belum sepenuhnya percaya untuk menitipkan anak mereka menggunakan angkutan umum, sehingga diperlukan proses untuk membangun kepercayaan tersebut.
Untuk tahap awal, ia menilai program integrasi angkutan publik sebaiknya difokuskan terlebih dahulu di dalam wilayah Kota Mataram. Hal ini dilakukan agar sistem benar-benar berjalan lancar sebelum diperluas ke wilayah lain. “Cukup di kota dulu, pastikan semuanya sudah lancar di sini,” ujar anggota dewan dua periode ini.
Shinta menekankan bahwa pengelolaan angkutan publik terintegrasi membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota lainnya. Koordinasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, khususnya terkait jadwal dan rute angkutan.
“Ini bisa terjadi, tapi harus ada kerja sama yang baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, supaya tidak tumpang tindih ke depannya, termasuk soal jadwal,” tegasnya. Sebagai langkah konkret untuk mendorong partisipasi masyarakat, ia juga mengajak lingkungan terdekat para pemangku kebijakan untuk turut serta menggunakan transportasi umum.
“Langkah nyatanya, ya kita mulai dari anak, saudara, dan konstituen kita sendiri untuk ikut berpartisipasi menggunakan layanan transportasi umum tersebut,” pungkasnya. (fit)
