Mataram (suarantb.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB akan lebih agresif menyisir potensi penerimaan daerah dari berbagai sektor yang selama ini dinilai belum tergarap optimal, mulai dari Pajak Air Permukaan (PAP), tambak udang, hingga pemanfaatan bendungan dan aset daerah.
Kepala Bapenda NTB, H. Lalu Herman Mahaputra yang akrab disapa Dr. Jack, menegaskan langkah ini dilakukan untuk menutup kebocoran penerimaan sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Dr. Jack, fokus utama Bapenda saat ini adalah optimalisasi Pajak Air Permukaan, khususnya dari badan usaha yang memanfaatkan sumber air di wilayah NTB.
“Yang saya sisir sekarang ini adalah PAP, pajak air permukaan. Semua pemanfaatan air permukaan wajib pajak, itu jelas aturannya,” tegasnya.
Bapenda, kata dia, akan menyurati seluruh pengguna air permukaan, termasuk PDAM dan perusahaan lainnya, agar memasang water meter di sumber pengambilan air. Pemasangan meter ini menjadi dasar penghitungan pajak secara objektif.
“Kalau dalam satu bulan tidak ada progres pemasangan meter, ya kita segel. Saya kerja kencang sekarang,” ujarnya.
Selain sektor air, Bapenda NTB juga mulai membidik tambak udang yang selama ini dinilai belum tersentuh optimal dari sisi penerimaan daerah. Meski demikian, Dr. Jack mengakui pengenaan pajak di sektor ini tidak mudah karena persoalan data.
“Masalahnya data. Kita harus tahu jalurnya ke mana, berapa produksinya. Senjata kita harus kuat dulu, datanya harus kuat, baru kita ngegas,” jelasnya.
Ia menegaskan, pungutan terhadap tambak udang bukan retribusi, melainkan tetap melalui skema pajak air permukaan, karena air yang digunakan berasal dari sumber air permukaan.
Bapenda NTB juga menaruh perhatian besar pada bendungan-bendungan yang selama ini hanya dimanfaatkan untuk irigasi. Menurut Dr. Jack, bendungan tidak boleh menjadi aset mati tanpa nilai ekonomi.
“Bendungan itu tidak ada nilainya kalau tidak dimanfaatkan. Karena itu saya dorong investor masuk, supaya ada aktivitas ekonomi,” katanya.
Ia membuka peluang pemanfaatan bendungan untuk berbagai kegiatan produktif dan wisata, selama tidak mengganggu fungsi utamanya.
“Daripada tidak ada manfaatnya, lebih baik didorong investasi. Ini kan bisa menambah PAD,” ujarnya.
Tak hanya itu, Bapenda NTB juga mendorong optimalisasi aset daerah lainnya, seperti GOR dan fasilitas publik yang selama ini terbengkalai dan tidak terawat.
“Kalau dikelola pemerintah sendiri kan berat. Solusinya kerja sama dengan pihak ketiga, supaya ada yang merawat, mengelola parkir, kebersihan, dan fasilitasnya tertata,” jelas Dr. Jack.
Langkah serupa juga diarahkan pada sektor layanan, termasuk kesehatan hewan, yang dinilai memiliki potensi besar jika dikelola secara profesional.
“Selama ini nilainya kecil, tidak sampai Rp1 miliar. Kalau dikelola serius, bisa naik sampai Rp15–16 miliar. Ini potensi yang harus kita dorong,” katanya.
Dr. Jack menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Bapenda NTB untuk menutup celah kebocoran PAD dan memastikan setiap potensi daerah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan.
“Selama ini banyak yang lost. Ini harus kita lawan. Kita tidak bisa lagi biarkan potensi besar ini tidak memberi manfaat bagi daerah,” tegas mantan Direktur RUSD NTB ini. (bul)
