Selong (suarantb.com) – Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memperkuat peran koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan agar kejadian tidak diinginkan, seperti kasus keracunan, tidak terulang kembali pada penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Dinas Kesehatan Lotim, Lalu Aries Fohrozi, menjawab Suara NTB, Rabu (28/1/2026), menyampaikan peran utama dinasnya dalam program MBG adalah melakukan pengawasan. Hal ini ditegaskan usai rapat koordinasi yang difasilitasi DPRD Lotim dengan pihak SPPG dan sektor terkait.
“Peran kami di situ ingin berkoordinasi lebih baik dengan semua SPPG yang ada di Lombok Timur dalam proses pengawasan dan pembinaan. Namun, garis komando SPPG ada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga kami berperan sebagai koordinator,” jelas Aries Fohrozi.
Untuk mengimplementasikannya, Dikes Lotim telah menginstruksikan seluruh puskesmas di kabupaten tersebut untuk mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan SPPG di wilayah kerjanya masing-masing. Tujuannya adalah memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.
“Itu yang coba kami lakukan saat ini untuk mencegah kejadian yang tidak kita inginkan, seperti kasus keracunan, jangan sampai terulang lagi,” tegasnya.
Sebagai leading sector dalam pengawasan, Dikes Lotim juga melakukan koordinasi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terutama terkait penyediaan makanan siap saji atau kemasan, menyusul beberapa kejadian sebelumnya.
Di sisi lain, penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi salah satu syarat operasional SPPG dan semua unit pengelola makanan siap saji, tidak berhenti pada proses penerbitan. Dinkes memiliki program pengawasan pasca-terbit. Sampai saat ini, dari 171 usulan yang sudah diterbitkan SLHS sebanyak 150 dapur.
“Kami ada program untuk itu, tapi dilakukan paling tidak dua kali setahun atau setiap enam bulan. Kami lakukan sampling secara random (acak) karena keterbatasan anggaran. Tidak hanya kepada SPPG, tetapi semua unit,” ujar Aries.
Ia juga mengharapkan inisiatif aktif dari pengelola SPPG. Idealnya, selain saat pendirian, SPPG dapat secara berkala dan mandiri mengajukan pemeriksaan ke Dinkes untuk memastikan kondisi izin sanitasi mereka tetap terjaga.
“Harapan kami, SPPG secara aktif tidak hanya pada saat awal, tetapi juga bisa mungkin setiap bulan mengajukan pemeriksaan ke dinas kesehatan secara mandiri untuk memastikan kondisi izin sanitasinya. Tidak dilepas begitu saja setelah dapat SLHS,” pungkasnya.
Program pengawasan berkala tersebut, meski diakui terbatas akibat kendala anggaran, telah dimasukkan dalam program reguler Dinas Kesehatan Lotim untuk terus memastikan keamanan pangan di komunitas. (rus)
