Tanjung (suarantb.com) – Komunitas mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara (KBMLU), bersama LSM Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) mendatangi Manajemen RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (28/1/2026). Mereka menuntut perbaikan pelayanan kesehatan pada RSUD KLU seiring dinamika pelayanan yang terjadi belakangan ini.
Pertemuan atau hearing mahasiswa dan LSM tersebut berlangsung di Kantor Bupati Lombok Utara. Mereka diterima oleh Asisten I Setda Lombok Utara, H. Rusdi, S.T., M.T.; Dewan Pengawas RSUD sekaligus Kepala Bappeda, Ir. Hermanto; Kepala Dinkes KLU, dr. H. Lalu Bahrudin, M.Kes.; Kasat Pol PP, Totok Surya Saputra, S.H., M.H.; serta Direktur RSUD, drg. Nova Budiharjo, didampingi sejumlah Staf Manajemen rumah sakit.
Ketua KBMLU, Abed Aljabiri Adnan, menegaskan, sejumlah kritik atas jalannya pelayanan RSUD Lombok Utara merupakan indikasi perlunya perbaikan kualitas pelayanan. Beberapa contoh kejadian disebutkan, yakni meninggalnya pasien bayi baru lahir pascapenanganan rumah sakit, serta dugaan penelantaran pasien DBD pada anak anggota DPRD KLU, Artadi, S.Sos., belum lama ini.
“Kami datang untuk mempertanyakan terkait buruknya pelayanan RSUD khususnya penanganan terhadap anak, karena sudah ada beberapa kasusu seperti kasus meninggalnya bayi dan yang baru-baru ini kasus anak yang diduga di terlantarkan,” tegas Abed.
Dirinya pun meminta, agar Pemda Lombok Utara, khususnya Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD KLU tidak mengabaikan standar pelayanan minimal dalam proses penyembuhan pasien di Kabupaten Lombok Utara.
Senada dengan Ketua KBMLU, Ketua LUCW, Tarpi’in, SH., menyatakan RSUD KLU merupakan institusi Faskes tertinggi di wilayah Kabupaten. Idealnya, pelayanan oleh manajemen mencerminkan tingkat kepercayaan publik tanpa diikuti oleh kritik setelah pelayanan diterima.
“Manajemen tentu harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tenaga kesehatan, tenaga medis, maupun standar prosedur dalam pelayanan,” tegasnya.
Menurut dia, dengan skema jaminan biaya kesehatan yang sudah dibayarkan pemerintah melalui APBN dan APBD, seharusnya tidak ada dikotomi atau bahkan diskriminasi dalam pelayanan pasien BPJS. “Kami sudah bayar pajak, bayar BPJS. Masyarakat sangat dirugikan jika mendapatkan pelayanan yang tidak bagus. Saran kami segera lakukan evaluasi agar pelayanan di rumah sakit bisa di perbaiki,” cetusnya.
Pihaknya juga mempertanyakan isu adanya oknum dokter spesialis anak yang masuk kerja hanya tiga hari dalam sepekan. Diduga akibat kelalaian itu, orang tua pasien DBD memaksa untuk merujuk anaknya ke RSUD NTB.
Ia memandang, pelayanan RSUD KLU merupakan cermin kualitas kesehatan secara umum. Bahkan, dengan pelayanan yang kerap mendapat kritik warga, pihaknya pesimis rencana pembangunan RSUD Tipe D di Bayan akan diikuti oleh hajat pelayanan berkualitas yang diinginkan Pemda Lombok Utara.
Menjawab peserta pertemuan itu, Direktur RSUD KLU, drg. Nova Budiharjo menjelaskan, pihaknya mengapresiasi adanya kritik dan saran yang disampaikan masyarakat, khsusunya KBMLU dan LUCW. Sebagai figur yang diamanatkan oleh kepala daerah, dirinya menyatakan akan melakukan perbaikan dengan implementasi pelayanan lebih baik ke depannya.
Nova mengakui, untuk mencapai taraf pelayanan sebagaimana diinginkan masyarakat, tentunya butuh proses. Sebab pelayanan dijalankan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai tantangan yang dihadapi.
“Saya setuju dengan masukan teman-teman tadi, meskipun saya harus menanggung risiko dimusuhi oleh rekan -rekan seprofesi saya dan kami akan melakukan evalusi terhadap oknum yang terbukti abai dalam melakukan tugas,” pungkas Nova. (ari)
