PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini akan memulai uji coba implementasi Program Pemberdayaan Sosial-Ekonomi (PPSE). Sebagai salah satu upaya mendorong kemandirian ekonomi keluarga kurang mampu atau miskin di daerah ini. Sasaranya yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial di Loteng.
“Bentuk program berupa pemberian bantuan modal usaha bagi KPM program bantuan sosial. Tapi tidak dalam bentuk yang tunai, namun barang produksi atapun alat produksi senilai Rp5 juta untuk masing-masing KPM,” ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Loteng H. Masnun, kepada Suara NTB, di kantornya, Rabu (28/1/2026).
Program tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan tahun lalu. Namun, masih skala terbatas dengan penerima juga terbatas. Anggaranya pun langsung dari pemerintah pusat. Bukan bersumber dari anggaran daerah.
Sedangkan untuk tahun ini, APBD Loteng baru akan mulai intervensi dengan jumlah sasaran pada tahap awal ini sebanyak 18 KPM. Mulai dari keluarga yang masuk desil 1 sampai desil 5.
Pemerintah pusat juga akan ikut intervensi anggaran di program tersebut. Namun, berapa besaran anggaran yang disiapkan sejauh ini belum ada infomasi dari pemerintah pusat. “Nanti penerimanya akan disebar sebagai uji coba di semua kecamatan supaya merata,” jelasnya.
Ada beberapa kriteria KPM yang bisa menjadi penerima PPSE tersebut. Salah satunya, KPM tersebut minimal sudah lima tahun masuk daftar menjadi penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat, baik itu PKH, BNPT, BLT ataupun bantuan sosial lainya.
Nantinya KPM penerima program tersebut akan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial. Jadi mereka tidak akan lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah begitu masuk sebagai penerima PPSE tersebut.
“Penerima PPSE ini nantinya diharapkan bisa mandiri secara ekonomi, kjarena mereka akan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial dari pemerintah. Sehingga yang dicari ialah KPM yang minimal sudah lima tahun menjadi penerima bantuan sosial,” ujarnya.
Dengan cara itu diharapkan semakin banyak lagi keluarga mandiri secara ekonomi di Loteng. Secara perlahan jumlah keluarga miskin dan penerima bantuan sosial di Loteng juga bisa terus dikurangi. Supaya program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah pusat bisa maksimal diperuntukan bagi keluarga yang memang benar-benar membutuhkan.
Prinsipnya, melalui program ini pihaknya ingin membangun pola pikir mandiri ekonomi pada keluarga-keluarga kurang mampu di Loteng. Dengan begitu, tidak terus-terusan hanya bergantung atau berharap bantuan dari pemerintah saja. “Kemiskinan itu terjadi ada yang memang karena faktor ekonomi. Ada juga yang karena pola pikir. Nah, melalui PPSE ini kita coba bangun pola pikir yang mandiri secara ekonomi,” tandas mantan Camat Pringgarata ini. (kir)
