Dari 10 Kabupaten/Kota di NTB, Lombok Timur (Lotim) menjadi daerah paling tinggi prevalensi stunting. Meski menurun, jumlah stunting di Lotim tercatat masih pada angka 22,39 persen. Bahkan berdasarkan data hasil konsolidasi per Desember 2025, Lotim ada 545 kasus baru.
Melihat fakta itu, Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) yang juga Wakil Bupati Lotim, H. Moh Edwin Hadiwijaya menekankan pentingnya akurasi data sebagai landasan intervensi. Wabup pun meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan perhatian lebih ke Lotim.
Wabup menjelaskan, Pemkab Lotim coba mengintensifkan upaya penurunan stunting melalui pendekatan data akurat dan kolaborasi multipihak. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat diwawancara Suara NTB di ruang kerjanya usai Membuka Kegiatan Pendampingan Analisis Situasi Aksi Konvergensi di Ruang Rapat Bappeda Lotim, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, keakuratan data adalah landasan fundamental untuk intervensi yang tepat sasaran. Ia mengapresiasi kegiatan pendampingan sebagai langkah strategis memperkuat program penurunan stunting.
“Rapat dan pendampingan ini sangat penting untuk memperkuat langkah strategis kita yang berbasis data akurat dan terukur,” ujar Edwin dalam sambutannya.
Dalam paparannya, Wabup menyoroti capaian yang masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data Desember 2025, prevalensi stunting di Lotim masih berada di angka 22,39 persen. Lebih memprihatinkan, pada Januari 2026 tercatat tambahan 545 kasus baru atau setara dengan kenaikan 0,8 persen. Angka ini mengukuhkan posisi Lotim sebagai wilayah dengan beban stunting tertinggi di NTB.
Merespon kondisi tersebut, Edwin memerintahkan Sekretaris Bappeda untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data dari 21 kecamatan. Ia juga menegaskan perlunya melibatkan organisasi kemasyarakatan, tidak hanya mengandalkan perangkat daerah.
“Data harus akurat dan dikelola dengan baik agar intervensi lebih cepat dan efektif. Validasi data dan sinergi seluruh pihak mutlak diperlukan agar intervensi benar-benar berbasis kondisi riil di lapangan,” tegasnya.
Lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) peranannya sangat besar. Harapkan kader terus melakukan data 3 B agar bisa menjadi sasaran asupan gizi MBG. Data yang diperoleh diharapkan menjadi data pokok, bukan sekadar pokoknya data. “Itu coba dibangun, kita coba adirkan satu data dan kita sudah ada aplikasi Kompas dari BPS,” imbuhnya
Pentingnya pendekatan berbasis data ditegaskan kembali oleh Ketua Tim Pendamping, Arifin Effendy Hutagalung, selaku Analis Kebijakan Madya Kementerian Dalam Negeri saat berkunjung ke Lotim dalam rapat koordinasi stunting di kantor Bappeda Lotim, Rabu kemarin. Dia mengingatkan komitmen nasional untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045.
“Pencegahan stunting tidak hanya mengandalkan perluasan program, tetapi harus ditopang oleh kualitas perencanaan berbasis analisis data yang tajam serta konvergensi lintas sektor yang kuat,” jelas Arifin.
Lebih lanjut, Arifin memaparkan peran Kemendagri dalam mendorong daerah melalui penerjemahan kebijakan nasional, penguatan tata kelola data terintegrasi, serta penguatan kolaborasi hingga tingkat dusun sebagai garda terdepan.
Kegiatan pendampingan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi data yang lebih konkret sebagai acuan bersama dalam menyusun program dan kebijakan ke depan. Hadir dalam kegiatan tersebut tim dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, perwakilan Kementerian Kesehatan, tim provinsi dari Poltekkes Mataram, serta peserta dari Bappeda se-Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa Barat. (rus)
