BUPATI Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, menegaskan dengan keras bahwa praktik pemberian sogokan (suap) dari calon pejabat adalah haram dan tidak akan ditoleransi. Pernyataan tegas ini disampaikannya menanggapi adanya upaya penyuapan yang dialaminya.
Bupati mengaku, ada upaya memberikan sogokan yang dialirkan melalui ajudannya. Namun, upaya tersebut ditolak mentah-mentah. “Ada yang coba sogok lewat ajudan,” akunya di Lenek, Kamis (29/1/2026).
Ia menekankan proses pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkab Lotim harus bersih dan profesional. Seperti terakhir ada nama-nama calon kepala puskesmas. Nama-nama calon yang diajukan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) langsung ditandatanganinya tanpa intervensi. “Langsung saya teken,” ungkapnya.
H. Iron – sapaan akrabnya — memberikan peringatan keras kepada siapa pun yang berharap mendapatkan posisi dengan cara tidak benar. “Tidak mau disogok, jadi pejabat jangan coba-coba sogok Bupati. Yang ada, Anda bekerja profesional,” ujarnya mengingatkan.
Ia juga menegaskan bahwa kinerja menjadi ukuran utama, bukan hubungan kedekatan karena pernah menjadi tim sukses atau feodalisme. “Kalau lambat bekerja, meski berdarah darah mendukung saya, tidak bisa bekerja. Selesai Anda enam bulan. Beban saya tidak ada,” ancamnya, menetapkan batas waktu evaluasi bagi pejabat baru.
Komitmen anti-suap ini disebutkannya bukan hal baru. “Saat jadi Wakil Bupati saja saya tidak pernah dan haramkan sogokan. Apalagi sekarang saya jadi Bupati,” katanya.
Menurut Bupati, tugas utama pejabat, yaitu melayani rakyat. “Bantulah rakyat kita. Pejabat jangan cari muka di saya. Banyak saya tak kenal pejabat sekarang,” katanya. Orang nomor satu di Lotim ini menekankan bahwa legitimasi seorang pejabat datang dari karya, bukan kedekatan.
Ia menolak praktik feodalisme dalam birokrasi. “Tidak ada feodalisme pada saya. Terpenting Anda bekerja sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi-red). Apa keinginan rakyat cepat dilayani. Itu kebanggaan saya,” tegas Warisin.
Bupati menyoroti khususnya pelayanan kesehatan, yang tak boleh lagi berdalih pada masalah administrasi BPJS. “Saya kecewa kalau tidak melayani dengan cepat alasan BPJS. Sekarang kita sudah UHC (Universal Health Coverage). Semua warga sudah masuk peserta JKN. Terpenting punya KTP elektronik,” imbuhnya.
Bupati meminta seluruh jajaran, mulai dari guru hingga kepala unit, untuk proaktif membantu masyarakat. “Kalau ada yang mengadu pelayanan pejabat yang tidak baik, semua pejabat harus cepat bantu rakyat,” urainya.
Di akhir pernyataannya, H. Iron, sapaan karib Bupati Lotim ini mengingatkan seluruh pejabat untuk menjaga diri dan martabat. Ia menggambarkan bahaya korupsi dengan contoh nyata. Menurutnya, akan bahaya, kalau ada calon pejabat yang menyogok Bupati.
Pernyataan tegas ini menjadi sinyal kuat dari kepemimpinan Bupati Haerul Warisin untuk membersihkan praktik percaloan dan transaksi tidak sehat dalam pengisian jabatan, serta mendorong birokrasi yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik yang cepat. (rus)
