Mataram (suarantb.com) – Dunia jasa konstruksi di daerah disebut tengah berada di titik nadir. Pelaku usaha kontraktor menilai sektor ini praktis “mati suri” akibat minimnya proyek, praktik ijon anggaran, hingga sistem tender yang dinilai hanya formalitas. Kondisi tersebut membuat banyak kontraktor terpaksa beralih profesi demi bertahan.
Hal ini disampaikan H. Salman, kontraktor senior, mantan Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lombok Barat. Dalam pernyataannya digambarkan realitas lapangan usaha konstruksi saat ini. Menurutnya, harapan pelaku usaha terhadap proyek pemerintah nyaris tidak ada.
“Dunia kontraktor ini sudah mati. Tidak ada harapan. Semua focus ke MBG (Makan Bergizi Gratis), yang lainnya efisiensi anggaran,” katanya, Kamis, 29 Januari 2026.
Ia menyebut, sekalipun ada paket pekerjaan, jumlahnya sangat kecil dan sebagian besar sudah “diijon” atau dikondisikan sejak awal. Akibatnya, ruang bagi kontraktor yang ingin bekerja secara profesional menjadi sangat sempit.
“Sekarang walaupun ada tender, itu hanya formalitas. Paket sudah diatur, siapa yang kerja, perusahaannya siapa, sudah jelas itu,” ujarnya.
H. Salman menilai, kondisi ini berdampak besar bukan hanya bagi kontraktor, tetapi juga konsultan perencana dan pengawas. Ia menyebut kualitas pekerjaan ikut tergerus karena persaingan tidak sehat dan pemangkasan nilai jasa secara ekstrem.
“Nilai perencanaan yang seharusnya puluhan juta, ada yang berani ambil jadi lima juta. Ini bukan soal murah, tapi kualitas yang dikorbankan,” tegasnya.
Menurut dia, konsultan akhirnya bekerja sekadar mengejar pembayaran, bukan mutu. Perencanaan disesuaikan dengan dana yang tersedia, bukan dengan kebutuhan teknis bangunan. Hal ini dinilai berbahaya karena berdampak langsung pada kualitas dan keselamatan proyek.
Kondisi sulit ini juga berdampak pada tenaga kerja. Banyak perusahaan kontraktor tidak lagi memiliki karyawan tetap. Bahkan, H. Salmam menyebut, ada kontraktor yang kini tidak lagi memiliki kantor.
“Rata-rata sekarang tidak punya karyawan. Kantornya di bawah jok mobil atau jok motor,” ungkapnya.
Pengacara senior ini juga menilai, akar persoalan terbesar ada pada praktik politik ijon dan relasi tidak sehat antara oknum pejabat dan oknum pelaku usaha yang sudah “kongkalikong”. Menurutnya, wacana perbaikan sistem pengadaan kerap berhenti di tataran diskusi tanpa penyelesaian nyata.
Menghadapi kondisi ini, H. Salmam mengaku, banyak kontraktor yang tidak lagi menggantungkan hidup pada dunia konstruksi. Termasuk dirinya. Ia kini mengembangkan usaha di sektor lain, mulai dari pertanian, pembibitan bunga, hingga membuka toko bahan bangunan.
“Saya saja sudah tidak mau mengandalkan satu sektor sebagai kontraktor. Sudah terlalu berisiko. Lebih baik kembangkan usaha lain untuk tetap bertahan,” pungkasnya. (bul)
