Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, mencatat sedikitnya sebanyak 5.578 bayi pemegang kartu badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan terancam dinonaktifkan kepesertaannya. Lantaran belum melakukan perekaman data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
“Data inilah yang berpotensi dinonaktifkan, sehingga kami meminta kepada orang tua agar segera mendaftarkan data anaknya ke Disdukcapil,” kata Kadisos kepada wartawan melalui Kabid Pelayanan dan Jaminan Sosial Syarifah, Rabu (28/1/2026).
Selain data yang terancam dinonaktifkan, pihaknya juga mencatat ada sekitar 5.306 bayi yang sempat tidak aktif pada tahun 2025. Pihaknya juga mendorong agar seluruh masyarakat untuk segera mendaftarkan bayinya ke Dukcapil, agar mereka memiliki data.
“Hasil temuan kita di lapangan banyak orang tua belum mendaftar data anak mereka ke Dukcapil karena belum memiliki nama. Karena rata-rata mereka melahirkan bayi belum siap nama,” ucapnya.
Ifok sapaan akrabnya, pemerintah pun tidak serta merta langsung menonaktifkan data bayi melainkan tetap memberikan waktu. Bahkan berdasarkan aturan, pemerintah memberikan toleransi selama 3 bulan. Apabila tiga bulan belum juga didaftarkan akan langsung dinonaktifkan.
“Jadi dalam tempo tiga bulan tidak didaftarkan juga di Dukcapil, maka data kepesertaan BPJS bayi tersebut akan langsung dinonaktifkan secara otomatis,” ujarnya.
Disos juga tetap akan melakukan sosialisasi ke masyarakat,agar memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini. Jangan sampai kata dia,karena ketidaktahuan mereka akan pentingnya pendaftaran data anak di Dukcapil terjadi hal yang tidak diinginkan.
“Kami tetap akan melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan menggandeng leading sektor lainnya (DPMD, Dikes, dan Desa) agar memberikan atensi khusus supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.
Disinggung terkait jumlah kepesertaan BPJS kesehatan yang dibiayai dari APBD Sumbawa, Syarifah menyebutkan hingga akhir tahun 2025 mencapai 110.293 jiwa. Data tersebut pun tetap akan bertambah dan berkurang karena proses verifikasi dan pemutakhiran data terus dilakukan pemerintah setiap harinya.
“Namanya data kan sifatnya dinamis dan kami tetap akan melakukan pemutakhiran setiap harinya. Itu kami lakukan untuk memastikan data masyarakat yang layak menerima manfaat program itu tetap terakomodir,” tukasnya. (ils)
