BEBERAPA waktu terakhir, NTB digemparkan dengan berita sejumlah grup di media sosial (medsos) yang diduga memuat konten seksual dan orientasi seksual yang menyimpang. Bahkan, isu ini kemudian dilaporkan oleh Pemprov NTB melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta berkoordinasi dengan Polda NTB.
Medsos seakan menjadi ‘’kebutuhan’’ yang terus melekat pada saat sekarang ini. Sebelum tidur, bahkan saat bangun pada pagi hari, banyak yang mengunggah status di medsosnya terkait kondisi atau menyampaikan peristiwa yang terjadi. Meski demikian, keberadaan medsos sering disalahgunakan oleh komunitas tertentu dalam mempengaruhi satu sama lain, khususnya dari sisi pergaulan dan pertemanan yang menyimpang.
Keberadaan grup medsos dikhawatirkan dapat memengaruhi kesehatan dan perkembangan psikososial anak. Psikolog asal Universitas Mataram (Unram), Pujiarohman, Kamis (29/1), mengatakan, dari sudut pandang psikologi, fenomena munculnya grup medsos dengan konten orientasi seksual yang menyimpang tidak bisa dilihat secara hitam putih.
Ini bukan sekadar soal “menyimpang atau tidak”, tetapi berkaitan dengan dinamika kebutuhan psikologis, pencarian identitas, dan ruang ekspresi yang merasa aman bagi sebagian individu.
Menurutnya, medsos menyediakan ruang anonim dan minim kontrol sosial. Dalam kondisi seperti itu, orang yang memiliki dorongan, fantasi, atau ketertarikan yang tidak diterima di lingkungan sosial nyata cenderung mencari komunitas yang dianggap “memahami” atau tidak menghakimi.
“Dari sisi psikologis, ini berkaitan dengan kebutuhan akan penerimaan, afiliasi, dan validasi diri,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, yang perlu menjadi perhatian serius adalah ketika konten di dalam grup tersebut tidak lagi berada pada ranah ekspresi identitas pribadi, tetapi mengarah pada normalisasi perilaku berisiko, eksploitasi, atau bahkan pelanggaran hukum terutama jika melibatkan anak atau pihak yang rentan.
Pengajar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Unram itu, menuturkan, pada titik ini, psikologi memandangnya sebagai masalah yang bukan hanya personal, tetapi juga sosial dan struktural.
Jadi, psikologi kata dia, tidak berdiri pada posisi menghakimi individu, tetapi menekankan pentingnya membedakan antara identitas, fantasi, dan perilaku nyata.
“Yang perlu diawasi dan dicegah adalah perilaku yang membahayakan diri sendiri, orang lain, serta melanggar norma hukum dan perlindungan terhadap kelompok rentan,” tegasnya.
Puji–sapaan akrabnya–mengungkapkan dampak psikologis yang berpotensi terjadi jika anak-anak mengonsumsi konten seksual atau orientasi seksual yang berbeda.
Anak Belum Matang untuk Memahami Konten
Ia mengatakan, secara psikologis, anak-anak berada pada fase perkembangan yang belum matang untuk memahami konten seksual, apalagi yang bersifat eksplisit atau menyimpang. Ketika anak terpapar konten seksual di medsos, otaknya belum memiliki kemampuan kognitif dan emosional untuk memproses makna, batasan, serta risiko dari informasi tersebut.
Akibatnya, anak bisa mengalami kebingungan, rasa takut, rasa bersalah, atau justru rasa penasaran yang tidak sehat karena tidak disertai pemahaman yang benar. Dalam jangka pendek, paparan tersebut dapat memicu kecemasan, gangguan tidur, perubahan perilaku, dan penurunan rasa aman terhadap tubuhnya sendiri. “Anak juga bisa mengalami distorsi pemahaman tentang relasi, konsen, dan norma sosial,” jelas Puji.
Sementara dalam jangka panjang, sambungnya, risiko yang muncul lebih serius. Seperti munculnya perilaku seksual dini, normalisasi perilaku berisiko, hingga meningkatnya kerentanan terhadap manipulasi dan eksploitasi seksual.
“Karena itu, dari sudut pandang psikologi, paparan konten seksual pada anak bukan sekadar persoalan moral, tetapi merupakan ancaman nyata terhadap kesehatan mental dan perkembangan psikososial anak,” terangnya.
Selain itu, anak yang sejak dini terbiasa melihat konten seksual di medsos berisiko mengalami pembentukan nilai dan batas moral yang kabur. Hal-hal yang seharusnya dipahami secara bertahap dan kontekstual justru diterima secara mentah, tanpa pendampingan, sehingga memengaruhi cara anak memandang relasi, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap diri sendiri maupun orang lain.
Puji menerangkan, dalam perkembangan sosial, anak dapat mengalami kesulitan membangun relasi yang sehat karena konsep kelekatan, kepercayaan, dan respek menjadi terdistorsi. Anak juga berisiko meniru perilaku yang belum mampu ia pahami konsekuensinya, sehingga meningkatkan peluang munculnya perilaku impulsif, agresif, atau seksual dini.
Dalam skala yang lebih luas, jika fenomena ini dibiarkan, generasi muda dapat tumbuh dengan sensitivitas empatik yang menurun, batas sosial yang melemah, serta meningkatnya kerentanan terhadap kekerasan dan eksploitasi.
Karena itu, dari perspektif psikologi, isu ini bukan hanya persoalan individu atau keluarga, tetapi menyangkut kualitas kesehatan mental generasi berikutnya.
“Perlindungan anak di ruang digital menjadi investasi psikologis jangka panjang untuk membangun generasi yang sehat secara emosional, mampu menghargai batas, dan memiliki relasi sosial yang lebih aman dan bermakna,” tuturnya.
Perlu Pendekatan Komprehensif
Untuk meminimalisasi dampak tersebut, Puji menyebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan banyak pihak, bukan sekadar mengandalkan satu aktor saja. Dari sisi pemerintah dan dinas terkait, penguatan regulasi, pengawasan konten digital, serta sistem pelaporan yang responsif dan mudah diakses menjadi langkah penting.
“Upaya ini perlu dibarengi dengan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak, bukan hanya bersifat reaktif setelah kasus terjadi,” jelasnya.
Di lingkungan sekolah, peran guru sangat krusial dalam memberikan pendidikan yang sesuai usia tentang literasi digital, batasan tubuh, relasi sehat, dan keamanan di ruang online. Sekolah juga perlu menciptakan ruang aman agar anak berani bercerita ketika merasa tidak nyaman atau terpapar konten yang mengganggu, tanpa takut disalahkan atau dihukum.
Sementara itu, peran orang tua menjadi fondasi utama. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka, hangat, dan tidak menghakimi, sehingga anak merasa aman untuk bertanya dan bercerita.
Pendampingan penggunaan gawai, pembatasan akses sesuai usia, serta keteladanan dalam penggunaan media digital menjadi langkah sederhana namun sangat efektif. Jika ditemukan tanda-tanda dampak psikologis pada anak, akses terhadap layanan profesional juga perlu dibuka sedini mungkin.
Puji menegaskan, secara keseluruhan, pencegahan dampak ini menuntut kerja bersama yang berkelanjutan. “Perlindungan anak di ruang digital bukan hanya soal kontrol, tetapi tentang membangun lingkungan yang aman, suportif, dan mendidik bagi tumbuh kembang psikologis anak,” tandasnya.
Konten Seksual di Medsos Sebabkan Dampak Serius
Sementara itu, Psikolog asal Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram, Ni Luh Drajati Ekaningtyas, Kamis (29/1/2026) menuturkan, paparan konten yang mengandung unsur seksual pada anak di bawah umur dapat menyebabkan beberapa dampak serius seperti kebingungan terkait identitas dan perkembangan diri.
Menurutnya, hal ini dapat terjadi karena anak sedang dalam tahap eksplorasi identitas diri. Paparan konten yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya dapat menyebabkan perasaan bingung, cemas, dan konflik internal yang belum mampu mereka pahami secara sehat.
Distorsi pemahaman terkait relasi dan seksualitas. Tanpa pendampingan yang sesuai, anak dapat mengembangkan pemahaman yang keliru terkait hubungan, arti kedekatan emosional, dan batasan-batasan tubuh pribadi.
Gangguan psikologis. Pada beberapa anak, konten yang bersifat eksplisit atau agresif dapat menyebabkan anak mengalami kecemasan, takut, perasaan bersalah, bahkan sampai gejala yang bersifat traumatis.
Normalisasi dini. Paparan yang terjadi berulang kali dapat menurunkan sensitivitas anak terhadap konten seksual, sehingga hal yang seharusnya bersifat privat dan khusus orang dewasa menjadi dianggap wajar di usia mereka. “Serta, dampak negatif lain yang mungkin akan berdampak ke anak-anak sebagai generasi selanjutnya,” urai Eka.
Pengurus Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) NTB itu menambahkan, dalam jangka panjang, dampak negatif yang perlu diwaspadai adalah menurunnya nilai batasan diri (personal boundaries) yang nantinya beresiko meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi atau kekerasan seksual.
“Kesulitan membangun relasi sosial yang sehat sebagai akibat dari paparan contoh relasi yang tidak sesuai usia atau tidak realistis,” tegasnya.
Kesulitan regulasi emosi dan kontrol diri karena anak terbiasa dengan stimulasi tinggi tanpa pendampingan yang memadai. Konflik nilai internal, terutama pada masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama dan budaya seperti di NTB.
“Hal ini dapat memicu stress psikologis yang berkepanjangan pada anak,” tutur Eka yang juga Dosen IAHN Gde Pudja Mataram itu.
Sinergi untuk Upaya Pencegahan
Oleh karena itu, ia mendorong pihak-pihak terkait untuk bersinergi untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Orang tua, kata Drajati, dapat lebih mendampingi anak dalam penggunaan dawai dan membangun komunikasi yang terbuka di rumah dengan seluruh anggota keluarga.
Sekolah dan guru dapat memberikan bekal terkait literasi digital dan berupaya menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara, masyarakat yang melihat dapat melakukan pelaporan konten menyimpang melalui jalur resmi, tanpa perlu melakukan tindakan persekusi atau membangun stigma.
Di sisi lain, pemerintah dapat memperkuat pengawasan dan pemblokiran konten-konten bermasalah yang meresahkan dan dapat membahayakan warga.
“Konten seksual yang menyimpang dan tidak terkontrol di media sosial berisiko berdampak negatif pada tumbuh kembang anak. Sehingga perlu ditangani secara serius melalui edukasi, pendampingan, dan pengawasan bersama,” pungkasnya. (sib)
