Praya (suarantb.com) – Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sukses meraih penghargaan Univesal Health Coverage (UHC) kategori Madya tahun 2026 dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) pusat. Penghargaan diraih setelah Loteng sukses mencapai UHC dengan cakupan layanan hingga 98,99 persen. Dengan tingkat keaktifan sebesar 80,79 persen hingga Januari 2026 ini.
Untuk mencapai cakupan layanan tersebut memang tidak murah. Pemkab Loteng disebut harus mengelontorkan anggaran hingga Rp150 miliar pertahun. Guna membayar iuran keanggotaan BPJS kesehatan bagi warga yang tidak ter-cover oleh pemerintah pusat, perusahaan maupun yang tidak mampu menjadi peserta BPJS kesehatan secara semandiri.
Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata pengakuan atas keseriusan Pemkab Loteng dalam memastikan seluruh masyarakat di daerah ini terlindungi melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sekaligus komitmen dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan secara lebih luas. Sehingga seluruh masyarakat Loteng bisa mengakses layanan kesehatan secara adil dan merata.
Bupati Loteng H.Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., hadir menerima penghargaan yang langsung diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dr. (HC) Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si, pada ajang UHC Awards 2026, di Jakarta, Selasa (27/1/2026) emarin.
“Alhamdulillah, raihaan UHC Award dari BPJS Kesehatan ini adalah hasil dari komitmen dan sinergi semua elemen masyarakat di Loteng,” tegas Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., dalam keterangan, Rabu (28/1/2026).
Saat ini level UHC Loteng masih madya. Ke depan, dengan dukungan semua pihaknya pemerintah daerah berharap level UHC Loteng bisa naik menjadi utama. Untuk memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat di Loteng bisa paripurna. Karena bagi Pemkab Loteng, aspek kesehatan merupakan salah satu aspek utama yang mendapat prioritas.
“Semoga tahun depan capaian ini bisa meningkat dari saat ini madya menajdi utama. Insya Allah itu akan kita raih bersama,” ujarnya.
UHC sendiri merupakan kondisi di mana seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN dengan tingkat keaktifan yang baik. Dengan begitu tidak ada lagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya dalam mengakses layanan kesehatan. Keberhasilan mencapai UHC salah wujud komitmen dan hadirnya Negara dalam upaya menjadi hak dasar masyarakat dibidang ekonomi.
“Sukses daerah mencapai UHC menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Dan, kita terus mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya mempertahankan capaian UHC saja. Tetapi harus terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatannya,” harap Menko Pemberdayaan Masyarakat Dr. (HC) Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Dikatakannya, daerah yang masih berstatus madya kedepan harus bisa menjadi utama. Sedangkan bagi daerah yang sudah utama harus fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakatnya. (kir)
