Taliwang (suarantb.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat meminta, kepada pemerintah daerah agar mulai mempersiapkan secara matang pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) akan segera dibangun.
Ketua Komisi I DPRD KSB, Muhammad Hatta mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah revitalisasi BLK yang dilakukan pemerintah saat ini. Namun, lebih dari itu ada hal paling penting yang harus diseriusi pemerintah adalah mengenai pengelolaannya ke depan.
“Kami mendukung. Buktinya anggarannya kami setujui ya. Tapi kami tekankan pengelolaannya harus direncanakan serius,” tegas Hatta, Kamis (29/1/2026).
Ia mengatakan, BLK yang akan dibangun pemerintah tahun ini bukanlah fasilitas baru. Melainkan penyempurnaan dari BLK Poto Tano yang sudah ada lebih dulu.
Berkaca pada pengelolaan BLK Poto Tano, Hatta menyebut, jangan sampai terulang kembali. Manajemen dan sistem pelatihannya dijalankan tanpa konsep yang jelas. Akibatnya alumni-alumni hasil pelatihan tidak banyak diserap oleh pasar kerja. “Bahkan jarang sekali yang langsung bekerja. Selesai pelatihan, alumninya bingung mau kerja di mana,” paparnya.
Kasus ini diharapkan tidak boleh terulang kembali. Politisi PAN ini, mendorong agar pemerintah daerah melalui dinas teknis sebaiknya mematangkan rencana pengelolaan BLK. Termasuk kemudian menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan menjalankan operasional BLK nantinya.
“Kalau sarprasnya akan mudah disiapkan. Ada anggaran langsung bisa diadakan. Tapi soal SDM itu perlu waktu. Dan sekarang waktu yang tepat memulainya mumpung bangunan BLK baru akan dikerjakan juga kan,” tukas Hatta.
Selain soal persiapan pengelolaan, hal lain yang ditekankan Hatta adalah terkait jenis-jenis pelatihan keterampilan yang akan dilaksanakan. Menurut dia, pemerintah harus peka dengan pasar kerja yang dibutuhkan dari waktu ke waktu. Tidak saja untuk pasar lokal melainkan untuk kebutuhan pasar kerja lokal maupun nasional, tetapi juga harus melihat kebutuhan kerja luar negeri.
“Kalau kita di sini kebutuhan tambang paling banyak dan itu terbatas. Maka perlu memotret juga kebutuhan yang di luar daerah bahkan luar negeri. Itulah yang menjadi fokus pelatihan yang diadakan di BLK nantinya,” saran Hatta.
Pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebagai otoritas pelaksana BLK. “Mulai dari dinasnya. Tempatkan orang-orang yang punya komitmen besar yang tidak saja terkait penyelenggaraan program dinas tapi fokus ke BLK-nya,” tandasnya seraya mengingatkan, bahwa ada mimpi besar yang telah dicita-citakan kepala daerah terhadap BLK yang akan dibangun itu.
“Kan cita-citanya BLK itu jadi percontohan di wilayah timur (Indonesia). Jadi selain bangunannya harus bagus penting pengelolaannya harus lebih bagus juga,” pungkasnya.(bug)
