spot_img
Sabtu, Januari 31, 2026
spot_img
BerandaNTBLOMBOK BARATBupati Lobar Bakal Protes Jika Gaji PPPK MBG Dibebankan ke Daerah

Bupati Lobar Bakal Protes Jika Gaji PPPK MBG Dibebankan ke Daerah

Giri Menang (suarantb.com) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengatakan, terkait pengangkatan pegawai Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Pihaknya sendiri mendukung kebijakan ini. Namun pihaknya akan memprotes jika urusan gaji mereka dibebankan ke daerah.

“Ya itu kan menjadi kewenangannya BGN, tidak bisa kita masuk ke sana,” kata LAZ, kemarin. Menurutnya, terkait urusan gaji, mereka tidak mungkin akan digaji daerah karena mereka pegawai BGN.

Kekhawatiran terkait urusan gaji akan dibebankan ke daerah muncul karena berkaca dari sebelum diberlakukan PPPK, bahwa gajinya akan ditanggung pusat. Namun, kenyataannya, dibebankan ke daerah.

LAZ dengan tegas, menyampaikan bahwa tentu pihaknya akan melakukan protes. “Ya tentu dong kita akan protes kalau diserahkan ke daerah tiba-tiba. Kita kan tidak ada hubungan (dengan MBG, red),” tegasnya.

Kecuali kalau anggaran gajinya langsung diserahkan atau dititip ke daerah. Dari informasi, bahwa ada tiga orang petugas per dapur yang akan dianggkat menjadi PPPK. Namun sebelum masuk menjadi PPPK, mereka dilatih kompetensi dan harus punya sertifikasi. “Dasar pengangkatannya itu adalah keahlian atau kompetensi itu,” sambungnya.

Menurutnya tidak semua yang bekerja di MBG itu diangkat menjadi PPPK, seperti juru masak. “Kalau tidak salah ada tiga orang per SPPG, seperti Kepala, Akuntan, sama Ahli Gizi,” ujarnya.

Menurutnya, bagus kalau mereka diangkat menjadi PPPK, supaya ahli gizinya tidak pindah-pindah ke SPPG lainnya. “Saya setuju yang tiga itu,” ujarnya.

Terkait program MBG, lanjut LAZ pihak Pemkab minim dilibatkan, karena tidak ada koordinasi dengan daerah. Seperti Dapur MBG sudah keluar di titik mana akan berada, tetapi harusnya ada tembusannya ke daerah agar diketahui oleh daerah. Pihaknya pun belum tahu sekolah yang belum mendapatkan MBG, karena lemahnya koordinasi.

“Saya berharap kepada BGN itu, walaupun sudah mengeluarkan izin di suatu daerah, koordinasi dengan kami biar kami tahu. Di mana lokasinya akan buka, sampai ke mana jangkauannya,” imbuhnya. (her)

RELATED ARTICLES
IKLAN

VIDEO