Giri Menang (suarantb.com) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) memberikan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Dinas (OPD) yang berkinerja terbaik. Penghargaan ini sebagai pemicu semangat kerja nyata bagi seluruh jajaran Pemkab Lobar.
Penyerahan penghargaan ini dilakukan pada Rapat Koordinasi (Rakor) pertama yang digelar awal tahun ini di Aula Bupati, Kantor Bupati Lobar, Kamis (29/1/2026) lalu.
Didampingi Pj Sekda H. Akhmad Saikhu sebagai moderator, Rakor ini membahas sejumlah agenda penting, mulai dari Ekspose Pemeriksaan BPK RI, penguatan komunikasi publik, hingga penandatanganan Kontrak Kerja OPD Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini juga menjadi ajang apresiasi dengan adanya penyerahan penghargaan kepada OPD dan Kepala OPD terbaik sebagai pemicu semangat Kerja Nyata bagi seluruh jajaran Pemkab Lobar.
LAZ menyampaikan bahwa penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi bagi jajarannya yang berkinerja dan berinovasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Sehingga menjadi pemicu semangat Kerja Nyata bagi seluruh jajaran Pemkab Lobar,” katanya.
Ia berharap agar kinerja OPD dan kepala ini menjadi inspirasi bagi yang lainnya agar mampu memberikan yang terbaik untuk Lobar.
Kepala Satpol PP Lobar I Ketut Rauh, salah satu kepala OPD penerima penghargaan terbaik I mengatakan terima kasih kepada Bupati Lobar yang telah mengapresiasi jajarannya dalam bekerja. Rauh sendiri dalam bekerja berupaya mengabdi dengan kerja tulus dan ikhlas. Dirinya tidak pernah berharap diberikan penghargaan. “Beliau (pak Bupati) yang punya indikator, artinya yang berkinerja bagus,”kata Ketut Rauh, Jumat (30/1/2026).
Menurutnya apresiasi ini bentuk kepedulian pimpinan dalam hal ini Bupati terhadap jajarannya. Tidak saja dalam hal apresiasi pada jajarannya, Bupati juga memberikan dukungan dengan memfasilitasi fasilitas kepada OPD agar bisa berkerja maksimal. Satpol-PP sendiri diberikan kendaraan truk untuk mendukung tugas dan fungsinya. “Coba kalau truk tidak ada, bagaimana kita mengangkut barang. Jadi ini kami butuhkan sekali,” imbuhnya.
Penghargaan dari Bupati ini baginya menjadi motivasi untuk terus meningkat kinerja ke depan dalam melaksanakan tugas. Ada tiga tugas dan tupoksi Satpol PP, yakni Penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Tibum dan Tranmas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas ini, pihaknya tidak bisa berdiri sendiri tetapi wajib didukung oleh OPD.
Untuk itu ia mendorong semua OPD untuk memaksimalkan peranan Satpol PP. Di mana Satpol PP memiliki sumber daya dan kewenangan. Seperti yang diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 bahwa satpol PP punya kewenangan salah satunya melakukan penertiban non yustisi. Ada juga upaya penertiban yustisi. Pada saat OPD menghadapi kendala dalam hal penegakan perda, contohnya kaitan dengan reklame.
OPD yang terkait seperti Dinas PU dan Bapenda, pada saat menghadapi kendala diharapkan dikoordinasikan dengan pihaknya. “Kami akan melakukan penertiban mana reklame yang tidak berizin dan tidak bayar pajak, teguran 1,2,3 kalau diabaikan, kita potong,” tegasnya.
Begitu pula hotel-hotel yang belum bayar pajak akan ditangani Satpol PP. “Kami taruh tulisan, objek pajak ini tidak melaksanakan kewajiban pajak daerah,” tegasnya. Jika langkah ini tak mempan juga, maka langkah tegas menutup objek pajak itu akan dilakukan pihaknya.
Sejauh ini pihaknya telah melakukan upaya-upaya penertiban lapak PKL yang menganggu di sejumlah kawasan. Baik kawasan pariwisata Senggigi, jalur strategis bypass BIL dan berlanjut ke titik lainnya. Lapak PKL di dalam kawanan Pantai Senggigi dan jalur Aruna hingga Pasar Seni pun sudah ditertibkan pihaknya. Setelah itu pihaknya akan menyasar lapak PKL di jalur pasar seni sampai perbatasan dengan KLU.
Selain di kawasan pariwisata, pihaknya menertibkan lapak PKL di jalur Nasional Bypass BIL, mulai dari perbatasan dengan Kota Mataram hingga Bundaran GMS, dan Bundaran GMS sampai perbatasan dengan Lombok Tengah. Langkah ini kata Rauh, bukan mematikan atau melarang PKL berjualan, tetapi pihaknya ingin menata jalur agar nyaman, aman, dan terbit. Pihaknya memiliki program bisa mewujudkan Kawasan Tertib PKL.
“Kami ingin mewujudkan ada kawasan tertib PKL,” ujarnya sembari menyampaikan program ini seperti halnya di kepolisian ada Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL). (her)
