Giri Menang (Suara NTB) – Dapur umum tanggap darurat bencana yang sebelumnya dibuka di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsospppa Lombok Barat (Lobar) ditutup sejak hari Senin lalu, awal pekan ini. Pertimbangan penutupan dapur Umum ini, karena kondisi wilayah terdampak bencana mulai normal. Pasca penutupan dapur umum, pihak Kementerian Sosial (Kemensos) tetap turun melalukan asesmen ke daerah terdampak.
Bedasarkan hasil asesmen, terdapat dua desa yang masih butuh bantuan. Kemensos pun mendrop logistik untuk kebutuhan tiga hari ke depan.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Lobar, Arief Suryawirawan, S.Si., Apt., MPH yang dikonfirmasi media mengatakan bahwa, dapur umum ditutup karena situasi sudah mulai bagus (normal). “Situasi sudah mulai bagus (normal), makanya kami stop (dapur umum),”kata Arief Suryawirawan, Jumat (30/1).
Dapur umum yang dibuka beberapa pekan lalu, ditutup mulai Senin lalu. Selama beroperasi, semua kebutuhan dapur umum dan lain yang diperlukan didukung oleh Kemensos. Selain itu, dari Dinsos Provinsi dan Sentra Paramitra banyak membantu Pemkab dalam penanganan bencana ini.
Setelah dapur umum ditutup, Tim Kemensos turun melakukan asesmen ke beberapa daerah terdampak bencana yang diberikan bantuan. Mulai dari Sekotong sampai ke Batulayar diasesmen. Berdasarkan hasil asesmen itu, Desa Sekotong Tengah dan Senteluk masih perlu bantuan, sehingga Kemensos pun memberikan bantuan kepada dua desa ini. Diharapkan warga yang memenuhi kebutuhannya untuk tiga hari ke depan.
“Bantuan ini untuk tiga hari ke depan, nanti dilihat lagi setelah tiga hari,” imbuhnya.
Bantuan Logistik yang dibantu tim Kemensos, berupa beras 400 kilogram, telur 198 tray, kecap manis 22 kardus, mie instan 95 kardus, minyak goreng 33 kardus, saus sambel 7 kardus. “Ada juga untuk Desa Senteluk, tapi tidak sebanyak Desa Sekotong Tengah, karena tergantung dari jumlah KK yang membutuhkan berdasarkan hasil asesmen tim Kemensos,” terangnya.
Untuk kebutuhan logistik ini, prosesnya disusulkan oleh kepala desa mengetahui Camat kemudian ke Pemkab Lobar. Selanjutnya tim akan turun asesmen terkait kebutuhan yang perlu diberikan. Pihaknya mewanti-wanti, jangan sampai bantuan yang diberikan kepada warga terdampak tidak melalui proses asesmen. Hal ini sesuai arahan dari Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini, bahwa laporan harus melalui proses verifikasi oleh kecamatan lalu diasesment oleh tim OPD. (her)
