Mataram (suarantb.com) – DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) struktur kepengurusan baru DPW PPP NTB periode 2026-2031. Posisi Ketua DPW kembali dijabat oleh H Muzihir dengan Sekretaris dijabat oleh Sitti Ari.
Muzihir yang dikonfirmasi wartawan terkait hal itu mengakui jika pihaknya sudah menerima SK kepengurusan DPW PPP NTB periode 2026-2031 dari DPP PPP. Dengan dirinya tetap menjadi Ketua DPW.
“SK struktur pengurus sudah saya terima. Untuk posisi Sekwil DPW PPP NTB ditetapkan atas nama Sitti Ari,” ujar Muzihir kepada Wartawan pada pekan kemarin.
Dengan diangkatnya Sitti Ari sebagai sekretaris DPW, maka posisi Muhammad Akri yang selama ini berlangganan posisi Sekretaris, terpaksa harus terdepak. Bahkan di SK kepengurusan itu, Akri tidak memiliki jabatan apapun di struktur pengurus DPW.
Dijelaskan Muzihir bahwa struktur kepengurusan DPW PPP NTB tersebut merupakan hasil penyusunan yang dilakukan oleh Tim Formatur yang dibentuk pada Muswil beberapa waktu lalu.
Selanjutnya tim formatur menyerahkan hasil penyusunan kepengurusan tersebut ke DPP PPP, dan disahkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) DPP PPP.
Diketahui Tim formatur berjumlah lima orang, yakni Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono selaku ketua, serta empat anggota lainnya yakni Muzihir (Ketua DPW PPP NTB periode 2020-2025), Mayuki, Rusli Manawari, dan Subhan.
Setelah melalui proses musyawarah, Muzihir menegaskan, tim formatur secara bulat kembali menunjuk dirinya sebagai Ketua DPW PPP NTB. Setelah melalui pembahasan internal, struktur kepengurusan kemudian disusun dan diajukan ke DPP PPP hingga akhirnya mendapat pengesahan.
“Tim formatur sudah bekerja dan menyepakati susunan kepengurusan. Dengan diterbitkannya SK ini, kami siap menjalankan konsolidasi organisasi,” jelasnya.
Sementara itu Akri sendiri belum memberikan tanggapan atas struktur baru DPW PPP NTB tersebut. Namun demikian dari awal dia menyebutkan bahwa Muswil yang digelar Muzihir tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan partai. (ndi)
