TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana belajar tata kelola anggaran dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H. Lalu Moh. Faozal mengaku, pihaknya akan melakukan studi tiru soal pelaksanaan penganggaran dan pola pembiayaan dari Yogyakarta.
“Katanya Yogya bagus. Kita bahas tadi kapan harus studi tiru,” ujarnya, Selasa, 3 Februari 2026.
Alasan studi tiru pengelolaan anggaran, lanjut Faozal bukan karena pengelolaan anggaran di NTB buruk. Melainkan murni karena pengelolaan anggaran di DIY yang dinilai baik oleh TAPD. Bahkan mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Kita bukan tidak bagus. Tapi yaa biar lebih bagus lagi,” kata Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB ini.
Tahun 2025 lalu, realisasi APBN Yogyakarta menunjukkan kinerja yang sangat positif. Mencapai 96 persen. Daerah ini kerap kali mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena pengelolaan keuangan yang stabil.
Adapun per Desember lalu, berdasarkan data hingga 30 November 2025, Kemendagri membeberkan sepuluh provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi di antaranya Bali, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Timur, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan Sumatera Barat.
Di tingkat kabupaten, realisasi tertinggi dicapai oleh Sumbawa Barat, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Bojonegoro, Batang, dan Tana Tidung. Di tingkat kota, ada Banjarbaru, Banjarmasin, Bukittinggi, Denpasar, Solok, Pekalongan, Payakumbuh, Tangerang Selatan, Kediri, dan Tangerang.
Sementara itu, sepuluh provinsi dengan realisasi pendapatan terendah yakni Riau, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Maluku, Kalimantan Utara, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah.
Di tingkat kabupaten, ada Halmahera Barat, Aceh Tenggara, Halmahera Utara, Manggarai Timur, Sorong Selatan, Yalimo, Kuantan Singingi, Sorong, Pulau Taliabu, dan Lingga. Dan di tingkat kota ada Dumai, Lubuklinggau, Bandar Lampung, Lhokseumawe, Langsa, Sorong, Ternate, Kupang, Sabang, dan Tual.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim sebelumnya sempat membeberkan bahwa Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Pemprov NTB, sebagai salah satu provinsi yang berhasil menunjukkan capaian positif, dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Realisasi APBD Provinsi serta Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Jakarta, pada Selasa, 24 Desember 2025 lalu.
Pemprov NTB, katanya dinilai berkinerja baik, bukan hanya dilihat dari tingkat serapan anggaran yang berada di posisi 10 besar secara Nasional, tetapi juga keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Realisasi APBD NTB hingga per 27 Desember 2025 di angka 93,97 persen, sedangkan realisasi belanja di APBD Tahun Anggaran 2025 berada di angka 86,78 persen. (era)
