Mataram (suarantb.com) – Pembukaan seleksi 13 jabatan eselon II di lingkungan Pemprov NTB belum resmi dibuka. Meski begitu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengaku sudah banyak pejabat yang berkonsultasi untuk mengikuti proses seleksi tersebut.
Peminat kursi jabatan eselon II di NTB tidak hanya berasal dari dalam provinsi. Tetapi juga luar daerah. Diakuinya, kendati bekerja di luar provinsi, namun mereka tetap memiliki keterikatan dengan NTB.
“Banyak yang sudah bertanya terkait beberapa jabatan yang dibuka, kesehatan, Direktur maupun Wakil Direktur Rumah Sakit. Sudah ada pejabat dari kabupaten/kota yang bertanya,” ujarnya, Selasa, 3 Februari 2026.
Yiyit – sapaan akrabnya menjelaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru NTB, yaitu Dinas Kebudayaan diminati banyak pejabat, khususnya dari unsur akademisi.
“Termasuk dari luar Pemprov juga bertanya. Kadis Kebudayaan cukup diminati oleh oleh para pihak. Baik dari kalangan akademisi maupun luar Pemprov,” ungkapnya.
Saat ini, pembentukan tim panitia seleksi (Pansel) sudah mendapat persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKD hanya menunggu adanya keputusan gubernur untuk membuka seleksi tersebut. BKD NTB mengusulkan 10 nama yang akan menjadi tim Pansel untuk seleksi 13 jabatan eselon II kosong. 10 orang tersebut dibagi menjadi dua, masing-masing tim berjumlah lima orang.
Tim tersebut, lanjut mantan Kepala Dispora NTB itu berasal dari unsur akademisi, birokrasi, hingga praktisi. Misalnya saja, untuk jabatan tiga orang Wakil Direktur (Wadir) rumah sakit dan direktur RSUD akan melibatkan unsur profesional di bidang tersebut.
Menyinggung soal pengisian 13 jabatan kemungkinan molor dari target gubernur yang sempat mengatakan seluruh OPD harus terisi sebelum puasa, Pemprov NTB ingin melaksanakan setiap tahapannya, mengacu pada ketentuan yang berlaku. “Kita sih inginnya cepat saja, tapi memang ada prosedur yang harus kita lalui,” ungkapnya.
Pun dalam prosesnya, BKN tidak hanya menerima usulan dari NTB untuk pembentukan tim Pansel. Hampir seluruh provinsi, katanya mengajukan hal serupa. “Alhamdulillah kita sudah keluar rekomendasinya. Mudah-mudahan kami segera menghadap ke pimpinan,” ucapnya.
Saat ini, tersisa sekitar 13 jabatan eselon II yang masih kosong. Di antaranya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Selanjutnya ada Kepala Dinas Kebudayaan; Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah; Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.
Ada juga Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan pada RSUD; Wakil Direktur Umum dan Operasional pada RSUD; Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada RSUD; Wakil Direktur Pelayanan pada RSUD. (era)
