Mataram (suarantb.com) – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram mencatat angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram mencapai 1,09 persen atau setara dengan 5.938 jiwa. Pemerintah Kota Mataram menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen paling lambat pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani, menjelaskan secara keseluruhan angka kemiskinan di Kota Mataram berada pada level 7,15 persen. Dari jumlah tersebut, 1,09 persen masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
“Kita sejalan dengan Pemerintah Provinsi NTB yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Untuk Kota Mataram, targetnya nol persen pada akhir RPJMD 2029,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, kemiskinan ekstrem merupakan lapisan kemiskinan paling bawah yang penanganannya tidak mudah. Kelompok masyarakat yang masuk kategori tersebut umumnya adalah penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), serta kelompok rentan lainnya yang memiliki keterbatasan dalam meningkatkan pendapatan secara mandiri.
“Kelompok ini sulit keluar dari kemiskinan. Intervensinya tidak bisa melalui pemberdayaan ekonomi biasa, tetapi lebih banyak melalui bantuan sosial langsung sesuai program pemerintah pusat,” jelasnya.
Ramadhani yang akrab disapa Dhani menambahkan, data kemiskinan kerap mengalami perubahan. Ketika masyarakat menerima bantuan, statusnya dapat meningkat menjadi tidak miskin. Namun, ketika bantuan dihentikan, status tersebut bisa kembali turun.
“Kalau kemiskinan ekstrem ini, mau dibantu atau tidak, kondisinya cenderung tetap miskin. Itulah yang membuat pengentasan kemiskinan ekstrem tidak mudah,” ungkapnya.
Dhani yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram mengatakan, strategi penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, peningkatan pendapatan melalui bantuan tunai. Kedua, pemenuhan jaminan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak.
Ia mengakui, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kemiskinan adalah persoalan basis data yang selama ini bersumber dari berbagai instansi, sehingga seringkali tidak sinkron. Namun, saat ini pemerintah pusat telah menghadirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Dinas Sosial dan terintegrasi secara nasional.
Untuk mengoptimalkan DTSEN, pemerintah pusat juga merancang sistem digitalisasi bantuan sosial dengan mengintegrasikan seluruh dinas terkait, baik dalam pendataan maupun penyaluran bantuan di setiap kabupaten dan kota. Melalui sistem ini, data yang sebelumnya tumpang tindih diharapkan dapat diseragamkan.
“Tujuannya agar tidak terjadi salah sasaran dalam intervensi kemiskinan, khususnya untuk jaminan dan perlindungan sosial,” pungkasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mataram bahwa penduduk miskin di Kota Mataram, pada 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Mataram sekitar 45,30 ribu orang (8,63 persen). Sementara,pada 2023 tercatat sekitar 46,21 ribu orang (8,62 persen). Di tahun 2024, tercatat jumlah kemiskinan mencapai 8 persen atau 42.514 jiwa. (pan)
