Selong (suarantb.com) – Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tengah menyelesaikan pemeriksaan khusus (reksus) dana desa (DD) di lima desa. Pemeriksaan yang dilakukan secara maraton ini mencakup audit administrasi hingga pemeriksaan fisik di lapangan.
Sekretaris Inspektorat Lotim, Tauhid, menjawab Suara NTB via teleponnya, Senin (2/2/2026) mengonfirmasi bahwa kelima desa tersebut masih dalam proses audit, dengan perkembangan yang bervariasi. Tim yang bertugas melakukan audit investigasi ini terus bekerja, sekarang ada yang sudah hampir rampung dan tinggal tahap pemeriksaan fisik di lapangan.
Kelima desa yang dimaksud adalah Desa Madayin Kecamatan Samvelia, Desa Suradadi Kecamatan Terara, Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur, Desa Sikur Barat Kecamatan Sikur, dan Desa Kotaraja Kecamatan Sikur. Dari kelimanya, proses audit di Desa Suradadi disebut paling cepat mendekati penyelesaian. Suradadi relatif lebih cepat karena item laporan yang diperiksa tidak terlalu banyak. Fokusnya pada dugaan penyalahgunaan penggunaan DD oleh kepala desa.
Ia menegaskan timnya bekerja hampir setiap hari untuk menyelesaikan tugas ini. “Hampir maraton setiap hari, mungkin hari libur saja tidak turun,” tegasnya.
Menanggapi isu yang beredar mengenai sejumlah kepala desa yang didemonstrasi warga dan dikaitkan dengan proses hukum, Tauhid memilih tidak berkomentar mendalam. Ia menekankan bahwa Inspektorat bekerja secara profesional dan independen dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.
“Kami tidak berbicara dalam konteks kewenangan aparat penegak hukum. Yang kami sampaikan, pemeriksaan ini betul-betul dilakukan secara profesional dan independen. Tidak semua laporan itu benar, maka perlu diuji melalui audit,” tegas Tauhid.
Audit ini, menurutnya, penting untuk mencegah polemik berkepanjangan di masyarakat. Target penyelesaian seluruh pemeriksaan ditetapkan pada November mendatang. Namun, Tauhid mengakui adanya tantangan di lapangan yang dapat memperlama proses.
Dia menyampaikan, penanganan kasus ini butuh ketelitian, analisa, dan waktu. Termasuk pemanggilan pihak-pihak terkait. Ketika dilakukan pemeriksaan, selalu saja ada kendala seperti tidak hadir dan kendala lainnya
Ia memberi contoh, dalam pemeriksaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, tim harus memanggil seluruh penerima bantuan. Menurutnya, hal-hal seperti itu yang kadang menjadi penghambat. Pemeriksaan tidak bisa dilakukan dengan sampel, harus sesuai dengan basis item laporan, bahkan bisa berkembang sesuai temuan di lapangan.
Inspektorat Lotim berkomitmen menyelesaikan audit ini secara menyeluruh untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. (rus)
