Taliwang (suarantb.com) – Panitia Khusus (Pansus) Pemindahtanganan Aset Daerah DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta pemerintah untuk melengkapi seluruh dokumen aset yang akan dialihkan kepada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN).
Wakil Ketua Pansus, Iwan Irawan Marhalim mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Dalam proses pemindatangan aset terdapat sejumlah dokumen yang perlu dilengkapi oleh pemerintah. “Setidaknya ada 11 dokumen dan itu harus dilengkapi semuanya,” katanya, Selasa (3/2/2026).
Untuk melengkapi dokumen tersebut, pansus telah menggelar pertemuan dengan Pemkab KSB. Dalam pertemuan itu, Iwan mengaku, dari paparan eksekutif baru 10 dari 11 dokumen yang dapat ditunjukkan. “Kami kemudian minta yang satu itu segera dilengkapi juga,” katanya.
Selain meminta kelengkapan dokumen, Pansus Pemindahtangan Aset Daerah juga sudah mulai melakukan kunjungan lapangan. Pansus yang beranggotan 10 orang itu, memulai perjalanannya melihat aset Pemkab KSB yang berada ke Bandara Kiantar, Kecamatan Taliwang. Di lokasi itu, terdapat 2 bentuk aset daerah yang akan dipindahtangankan, berupa tanah seluas 6.123 meter persegi dan bangunan jalan sepanjang 471 meter dengan luas 2.826 meter persegi.
Sebagai informasi, selain aset tanah dan bangunan jalan di lokasi pembangunan Bandara Kiantar. Terdapat 2 bidang tanah yang terletak di lokasi kompleks smelter PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) di Takris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk yang turut dalam usulan pemindatanganan aset daerah oleh Pemkab KSB.
Untuk proses pemindahtanganannya sendiri, Pemkab KSB menempuh dua mekanisme. Pada aset yang berada di kompleks smelter dilakukan melalui proses jual beli. Sedangkan, aset tanah dan jalan di kompleks Bandara Kiantar lewat mekanisme tukar menukar/tukar guling. PT AMMAN telah menyediakan lahan seluas 9.900 meter persegi.(bug)
