Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi NTB memastikan NTB Mall masih akan terus dilanjutkan, namun dengan arah dan fungsi yang tengah dibenahi. Ke depan, NTB Mall tidak hanya diposisikan sebagai etalase pemasaran, melainkan sebagai pusat pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kualitas produk UMKM.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi NTB, H. Irnadi, mengatakan penguatan peran NTB Mall menjadi bagian dari action plan kerja sama regional antara Provinsi NTB, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru-baru ini ditandatangani oleh para kepala daerah.
“Salah satu fokus utama dari kerja sama regional ini adalah bagaimana pembinaan UMKM dilakukan secara lebih terarah,” ujar Irnadi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB ini menegaskan, saat ini NTB Mall belum difokuskan sebagai pusat penjualan langsung. Fungsinya masih berada dalam konteks pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi UMKM.
“Secara fungsi, NTB Mall masih dalam konteks pembinaan dan pendampingan UMKM. Jadi, untuk saat ini belum diarahkan ke aktivitas penjualan,” ujarnya.
Ia menambahkan, NTB Mall saat ini sedang dalam proses pembenahan seiring dengan adanya penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru. Penyesuaian ini akan menentukan arah dan peran NTB Mall ke depan.
“Tim pengkaji akan merumuskan kegiatan dan peran NTB Mall agar lebih optimal dalam mendukung UMKM,” kata Irnadi.
Ke depan, NTB Mall diharapkan mampu berperan signifikan dalam promosi sekaligus peningkatan kualitas produk UMKM NTB. Fokusnya tidak hanya pada pemasaran, tetapi juga pada pengembangan mutu produk dan kapasitas pelaku usaha.
“Tidak semata-mata dalam konteks menjual, tetapi bagaimana kualitas produk UMKM itu sendiri bisa meningkat,” jelasnya.
Terkait suntikan anggaran untuk NTB Mall, Irnadi menyebutkan hingga kini belum ada angka pasti karena masih dalam tahap pembenahan dan pengkajian arah pengelolaan.
Irnadi lebih jauh menjelaskan, upaya pemerintah daerah dalam mendorong UMKM naik kelas tidak lagi semata-mata bertumpu pada aspek pemasaran. Pembinaan kini diarahkan secara menyeluruh, mulai dari kualitas produk, kemasan, hingga pemenuhan standar sertifikasi.
“Kalau kita ingin bersaing di pasar global, sertifikasi produk menjadi hal yang sangat penting dan mutlak dibutuhkan,” tegasnya.
Menurutnya, sertifikasi akan didorong agar dilakukan secara lebih terencana dan sistematis. Dengan sertifikasi tersebut, produk UMKM NTB diharapkan memiliki branding yang kuat dan nilai daya saing, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional hingga global.
Terkait dukungan pemerintah daerah, Irnadi mengakui bahwa sertifikasi UMKM membutuhkan intervensi anggaran. Hal ini karena sertifikasi menyentuh langsung pelaku UMKM, yang sebagian besar masih memiliki keterbatasan modal.
“Karena menyentuh langsung UMKM, tentu harus ada dukungan anggaran. Anggaran ini nantinya diperuntukkan untuk membantu UMKM dalam proses sertifikasi produk,” jelasnya.
Meski demikian, hingga saat ini belum ditetapkan target jumlah UMKM yang akan disertifikasi. Pemerintah masih melakukan pendataan, klasifikasi, serta pemutakhiran data UMKM di seluruh NTB.
“Setelah data terbaru tersedia dan valid, baru kita bisa menentukan target sertifikasi secara lebih tepat,” katanya.
Irnadi mengajak seluruh pelaku UMKM NTB untuk terus meningkatkan kualitas produk dan sumber daya manusia, sejalan dengan visi Gubernur NTB “NTB Makmur Mendunia”.
“Peningkatan kualitas produk dan sumber daya pelaku UMKM menjadi kunci agar UMKM NTB mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan di tengah persaingan global,” pungkasnya. (bul)
