Mataram (Suara NTB) – Dugaan pemberian sanksi kepada siswi SMKN 1 Mataram yang sedang haid mencuat dan menjadi perbincangan hangat di media sosial, beberapa waktu terakhir. Sebuah akun Instagram dengan nama @brorondm membagikan potongan berisi chatnya dengan pelapor dalam postingannya, Senin, 2 Februari 2026.
Dalam unggahan tersebut, pelapor yang disamarkan namanya mengeluhkan atas dugaan pemberian sanksi kepada siswi yang tengah haid dan tidak salat dengan hukuman berlari keliling lapangan sekolah. Dugaan lain, siswa yang telat masuk disiram dengan air. Menurut pelapor, tindakan itu akan mengganggu aktivitas pembelajaran, sebab siswa belajar dengan baju kebasahan.
Sementara itu, Aktivis Perempuan, Nur Jannah, Rabu (4/2), mengatakan, harus dipahami bahwa ada situasi yang berbeda yang dirasakan perempuan yang sedang haid. Ditandai dengan perubahan suasana hati (mood swing) yang drastis, seperti mudah sedih, tersinggung, marah, cemas, dan sensitif.
Gejala ini, kata dia sering bagian dari PMS (Premenstrual Syndrome) yang bisa memicu kelelahan, stres. “Perempuan haid harusnya tidak diberikan sanksi dengan memungut sampah, walaupun kesannya mungkin ringan, tapi sebaiknya diminta istirahat, atau pulang lebih awal (tergantung kondisi), apalagi disuruh lari jika tidak menjalankan sanksi mungut sampah,” jelasnya.
Ia menuturkan, ihwal pemberian pita kepada siswi yang haid akan menimbulkan perasaan tidak nyaman kepada mereka. Sebab itu menyangkut pengalaman biologis personal.
Apalagi situasi anak perempuan yang satu dengan yang lain berbeda. ada yang haidnya lama, ada yang singkat.
“Sebaiknya dengan pendekatan yang lebih humanis berbasis pengalaman perempuan. Tanya anak-anak perempuan, minta saran dari anak-anak perempuan. Sekolah harus juga belajar mendengar suara anak-anak,”tegasnya.
Dikpora NTB akan Panggil Pihak Sekolah untuk Klarifikasi
Merespons hal itu, Plt. Kepala Disdikpora NTB, Surya Bahari, Rabu, 4 Februari 2026, mengatakan, ia telah menerima laporan mengenai isu tersebut dan akan segera menindaklanjuti dengan pihak sekolah.
“Tadi sudah (masuk) laporan resminya. Nanti siang saya akan panggil dia (Kepsek),” ujarnya.
Perlakuan sama, kata Surya, akan diberikan kepada SMKN 1 Mataram sebagaimana perlakuan kepada SMKN 1 Lingsar sebelumnya yang diduga lalai mengawasi siswa.
Perlakuan yang dimaksud adalah meminta sekolah mengklarifikasi terkait isu yang mencuat di media sosial. Menurut Surya, merespons terhadap isu tertentu tidak bisa hanya mendengar dari satu pihak. Akan tetapi, pihak yang dituduh pun harus mendapat tempat untuk memberikan pernyataan.
“Ndak bisa kita dengar dari sepihak saja. Nanti klarifikasi dari beliau (Kepsek), seperti apasih sebenarnya,” jelasnya.
“Kalau memang (perlakuan) itu bukan (dari) Kepala Sekolahnya, (bagian) kesiswaannya itu juga akan kita panggil,” imbuh Surya.
Surya berharap, pertemuan itu harus melahirkan solusi terbaik, agar semua pihak tidak ada yang dirugikan. “Kita carikan solusi yang terbaik,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala SMKN 1 Mataram, H. Ruslan, Rabu menjelaskan, bahwa sekolah berupaya menegakkan disiplin salat berjamaah zuhur dan asar untuk siswa yang sekolah bergiliran pada siang hari.
Dalam penegakan tersebut, terdapat siswa yang tidak bisa menunaikan salat, khususnya perempuan karena berhalangan (haid). Menyadari pengecualian itu, sekolah menandai siswi haid dengan meminta mereka mengenakan pita di lengan kiri sebagai upaya identifikasi.
Kebijakan itu diterapkan, sebab sejumlah siswi sering menjadikan haid sebagai alasan untuk tidak menunaikan salat. Oleh karena itu, pemakaian pita tersebut menjadi pertanda bahwa siswi sedang mengalami haid dan tidak dianjurkan untuk salat berjamaah.
“Akhirnya kami berinisiatif bikinkan pita srikandi itu,” ujarnya.
Ruslan menambahkan, pita itu diambil siswi dari pihak sekolah saat haid hari pertama berlangsung dan dikembalikan ketika haid sudah selesai. Siswi yang sudah melalui masa haid dengan ketentuan yang ada dan sudah dalam keadaan bersih, diminta untuk melaksanakan salat berjamaah kembali.
“Misalnya, si Noni ini dia sudah bersih dan sudah bisa melakukan salat, jangan sampai dia akan mengklaim dirinya lagi haid, padahal kita sudah dikembalikan,” tuturnya.
Sanksi yang diberikan merupakan kesepakatan bersama antara srikandi (siswi haid) dengan sekolah. Siswi haid diminta memungut sampah di sebagian areal pepohonan yang ada di depan perpustakaan sekolah.
Kebijakan itu ujar Ruslan, bertujuan agar siswi haid lebih produktif. “Tidak ada kesepakatan tertulis, tapi itu menjadi komitmen setiap Srikandi untuk membantu memungut sampah yang ada di depan perpus,” tuturnya.
Akan tetapi, dalam fakta lapangan terdapat siswi yang tidak menjalankan tugas tersebut. Bahkan, ditemukan mereka yang tidak menjalankan tugas itu, ternyata diketahui tidak dalam keadaan haid, sehingga sekolah meminta mereka berlari keliling lapangan sekolah.
“Ya akhirnya di suruh lari, ketika selesai mereka diminta kumpul dan diberikan pemahaman, baru bubar,” terangnya.
Ruslan juga menepis dugaan penyiraman terhadap siswi yang haid. Penyiraman itu diperlakukan kepada siswa-siswi yang enggan melaksanakan salat. Bahkan, sebelum disiram dengan air, para siswa terlebih dahulu diingatkan oleh guru melalui pengeras suara.
“Bukan yang haid yang disiram. Tapi kelompok anak yang sembunyi yang malas-malasan, yang lama jalan ke musala, sementara waktu salat mau habis,” tuturnya.
“Diambil ember kecil sama satu gayung kecil dibuat hujan buatan. Artinya air dilempar ke atas bukan disiram,” imbuhnya.
Perlakuan ini tegas Ruslan, semata-mata untuk mendisiplinkan anak agar rajin ibadah. Ia berharap, lulusan SMKN 1 Mataram dapat menjadi penggerak di tengah masyarakat yang religius.
Sementara itu, merespons saran dari pemerhati perempuan dalam pembinaan terhadap siswi haid, SMKN 1 Mataram merencanakan program yang lebih edukatif dan humanis. Salah satunya, program gerakan keputrian. Melalui gerakan tersebut, pihak sekolah akan mengedukasi siswi seputar kewanitaan. “Di situ akan diberikan kajian baik dari sisi agama, maupun sisi kesehatan,” jelasnya. (sib)
