Mataram (suarantb.com) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB melibatkan ratusan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk memperkuat pelaksanaan Program Unggulan Desa Berdaya. Langkah ini dilakukan guna memastikan intervensi pembangunan desa berjalan terarah, terukur, dan terorkestrasi dengan baik.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, di ruang kerjanya, Kamis, 5 Februari 2026 menjelaskan, saat ini Pemprov NTB menetapkan 40 desa sebagai fokus utama intervensi Desa Berdaya yang menjadi program prioritas pemerintahan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri. Namun, bagi NGO yang telah lebih dulu memiliki program di desa lain, pemerintah tetap membuka ruang kolaborasi pada 106 desa binaan lainnya.
“Program ini 40 desa fokus kami. Tapi kalau tidak masuk di 40 desa itu, minimal di 106 desa lainnya. Silakan NGO memilih desa mana untuk berkegiatan,” ujar Nelly.
Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci utama agar berbagai program pemberdayaan desa tidak berjalan sendiri-sendiri. Selama ini, Bappeda mencatat terdapat sekitar 200 NGO yang aktif di NTB, namun belum seluruhnya terdata secara rinci terkait lokasi dan bidang kerja masing-masing.
“Kita coba memetakan, karena selama ini kita tidak sepenuhnya paham mereka kerja di mana dan ngapain. Data sebenarnya ada, tapi memang beberapa masih bermasalah,” ungkapnya.
Untuk itu, Bappeda NTB menginisiasi pertemuan bersama NGO yang sudah digelar. Dalam forum dimaksud, pemerintah secara terbuka memaparkan konsep dan menu program Desa Berdaya, sekaligus mengajak NGO untuk masuk dalam skema kerja bersama.
“Kita sudah undang sekitar 200 NGO, alhamdulillah banyak yang hadir dalam pertemuan kemarin. Kita lempar ini loh programnya, ayo kita kerja sama,” kata Nelly.
Ia menegaskan, kolaborasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk “keroyokan” program agar dampak pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat desa. NGO dipersilakan menyesuaikan program mereka, baik di 40 desa prioritas maupun di 106 desa pendukung, selama tetap berada dalam satu kerangka besar Desa Berdaya.
“Menunya sudah jelas, ada 40 desa yang kami intervensi. Kalau mereka sudah bekerja di desa lain, silakan masuk di 106 desa. Biar terkontrol dan terorkestrasi dengan baik,” tegasnya.
Ke depan, Bappeda NTB terus mengawal langsung pelaksanaan kolaborasi dengan NGO ini, termasuk melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan program Desa Berdaya secara berkala, agar tujuan pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi desa di NTB dapat tercapai secara berkelanjutan.
Diketahui, Terdapat 20 tema Desa Berdaya Tematik yang dapat dipilih, antara lain: Desa Tanpa Kemiskinan, Desa BUMDes Maju, Desa Sadar Zakat dan Pajak, Desa Koperasi Merah Putih, Desa Tangguh Bencana, Desa Tanpa Banjir, Desa Mandiri Pangan, Desa Tanpa Rumah Tidak Layak Huni, Desa Hijau, Desa Bebas Sampah, Desa Bebas Narkoba dan Judi Online, Desa Sehat dan Bebas Stunting, Desa Belajar dan Literasi, Desa DIACantik, Desa Wisata Maju, Desa Tanpa Kawasan Kumuh, Desa Industri dan Produk Ekspor, Desa Tanpa Krisis Air Bersih, Desa Inklusi/GEDSI, serta Desa Agro-Maritim dan Agro-Forestry.
Dan 40 Desa Berdaya dan Kelurahan yang sudah ditetapkan Pemprov NTB antara lain, Desa Taman Ayu, Desa Buwun Mas, Desa Batu Putih, Desa Mekar Sari, Desa Batu Mekar, Desa Barabali, Desa Bangket Parak, Desa Banyu Urip, Desa Mangkung, Desa Pemepek, Desa Kelebuh, Desa Ungga.
Desa Pijot, Desa Sakra, Desa Tetebatu, Desa Lendang Nangka Utara, Desa Pringgabaya Utara, Desa Pesanggrahan, Desa Sembalun Bumbung. Desa Pada Suka, Desa Motong, Desa Lape, Desa Labuhan Aji.
Desa Saneo, Desa Sori Tatanga, Desa Mbawa, Desa Nipa, Desa Seteluk Tengah, Kelurahan Telaga Bertong, Desa Sigar Penjalin, Desa Gumantar, Desa Bayan, Desa Senaru, Desa Malaka, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Jatibaru dan Kelurahan Ntobo. (bul)
