Mataram (suarantb.com) – Target pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 6,5 persen pada RPJMD 2025-2029 tak sesuai harapan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2026, pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2025 secara kumulatif (cumulative to cumulative/c-to-c) hanya mencapai 3,22 persen, melambat tajam dibandingkan capaian 2024 sebesar 5,30 persen.
Dosen Pascasarjana Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono, SE., M.Ec, menilai capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menunjukkan adanya persoalan struktural dalam perekonomian daerah. Menurutnya, perlambatan ekonomi NTB tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan kondisi makro nasional, mengingat pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 masih berada di angka 5,11 persen.
“Target pertumbuhan ekonomi NTB pada 2025 dipatok cukup tinggi, baik oleh pemerintah pusat sebesar 7 persen maupun oleh pemerintah daerah di kisaran 6,5 persen. Bahkan proyeksi Bank Indonesia memperkirakan potensi hingga 7,2 persen. Namun realisasinya hanya 3,22 persen,” ujar Iwan dalam analisisnya.
Ia menambahkan, kinerja ekonomi NTB juga tertinggal dibandingkan provinsi pembanding di kawasan timur Indonesia. Bali mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5,7 persen, sementara Nusa Tenggara Timur (NTT) tumbuh sekitar 5,14 persen.
“Ini menandakan bahwa perlambatan NTB lebih bersifat spesifik daerah, bukan semata faktor nasional,” katanya.
Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi NTB pada 2025 dipengaruhi oleh kontraksi yang terjadi pada triwulan I dan II. Meski terjadi pemulihan pada paruh kedua tahun, lonjakan di akhir tahun dinilai belum cukup kuat untuk menutup pelemahan di awal periode.
“Pertumbuhan ekonomi yang sehat itu konsisten sepanjang tahun, bukan hanya tinggi di satu triwulan. Data c-to-c memberi gambaran paling utuh,” jelas Iwan.
Iwan Harsono menilai, fluktuasi ekonomi NTB masih sangat dipengaruhi oleh sektor padat modal, khususnya pertambangan dan industri pengolahan berbasis hilirisasi, termasuk smelter. Ketika sektor tersebut melambat akibat penyesuaian produksi atau kebijakan ekspor, dampaknya langsung menekan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebaliknya, sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja luas seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata berbasis komunitas belum berperan optimal sebagai penyangga pertumbuhan.
Belajar dari Bali dan NTT, Iwan menekankan pentingnya memperkuat basis permintaan domestik dan diversifikasi sumber pertumbuhan. Bali bertumpu pada sektor jasa dan pariwisata bernilai tambah, sementara NTT relatif stabil dengan dukungan pertanian dan belanja pemerintah.
“Ketergantungan pada sektor yang volatil membuat ekonomi NTB mudah bergejolak. Diversifikasi menjadi kunci agar pertumbuhan lebih stabil dan inklusif,” ujarnya.
Perlambatan ekonomi, lanjut Iwan Harsono, berdampak langsung pada ruang fiskal daerah. Pertumbuhan yang rendah membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam memperluas belanja produktif, sementara kebutuhan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap tinggi.
“Jika pertumbuhan tidak inklusif, manfaatnya hanya dirasakan sektor tertentu. Dalam jangka menengah, ini bisa menekan daya beli dan memperlebar kesenjangan antarwilayah,” katanya.
Iwan Harsono menegaskan, capaian ekonomi NTB 2025 harus dibaca sebagai peringatan. Kesenjangan lebar antara target dan realisasi menunjukkan perlunya evaluasi asumsi dasar perencanaan pembangunan daerah.
“Penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan yang saling terhubung perlu dipercepat agar dampaknya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” pungkasnya.
Ia menilai, jika perlambatan 2025 dijadikan momentum pembenahan, NTB masih memiliki peluang membangun fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. (bul)
