Mataram (suarantb.com) – Di balik visi-misi besar NTB Makmur Mendunia, tersimpan ironi puluhan ribu anak NTB mengalami putus sekolah. Kondisi putusnya rantai sekolah 73.844 anak NTB ini disebut imbas dari kemiskinan yang belum juga tuntas.
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) NTB, Drs. H. Surya Bahari.
Selain karena kemiskinan, beberapa anak juga dikatakan enggan untuk belajar. Beberapa sekolah bahkan sengaja datang ke rumah siswa untuk meminta mereka kembali menempuh pendidikan. Namun, usaha tersebut tak juga membuahkan hasil.
“Sebenarnya bukan masalah dia bayar sekolah. Tetapi kadang anaknya juga sudah kita upayakan bahkan beberapa sekolah sampai mencari ke rumahnya. Toh juga anak itu tetap tidak mau sekolah,” ujarnya.
Meski beberapa dari mereka tetap tidak mau melanjutkan pendidikan, Surya mengaku pemerintah wajib hadir memastikan jangan sampai anak NTB benar-benar tidak merasakan pendidikan. Jika puluhan ribu anak itu tidak sekolah dalam kurun waktu 1-2 bulan, Pemprov katanya akan berupaya mencari solusi agar sang anak mau kembali melanjutkan pendidikan.
Misalnya saja, jika benar anak di NTB enggan melanjutkan sekolah karena biaya yang tinggi, Kepala Bakesbangpoldagri itu mengaku akan mencoba mencari donatur agar bisa memutus rantai putus pendidikan di NTB.
“Kita carikan pendekatan. Caranya bagaimana, seperti apa sehingga mereka mau masuk sekolah,” katanya.
Masalah lain, sambungnya, beberapa anak lebih memilih bekerja dibandingkan melanjutkan sekolah. Dalam hal ini, Dikpora NTB akan menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, pemerintah desa, dan masyarakat.
Terpisah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, penanganan anak putus sekolah hanya akan efektif jika dilakukan melalui gerak bersama yang seirama di seluruh daerah. Menurutnya, penanganan anak putus sekolah tidak bisa dilakukan secara parsial. Provinsi, kabupaten/kota, hingga desa harus bergerak bersama agar intervensinya tepat sasaran.
Kepala Dinas Kominfotik sekaligus juru bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik mengatakan Gubernur NTB memahami persoalan anak putus sekolah berkaitan langsung dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Karena itu, penanganannya tidak hanya berfokus pada sektor pendidikan, tetapi juga harus terintegrasi dengan upaya pada masalah hulu nya yaitu penanganan kemiskinan.
‘’Kita lihat pemetaan menunjukkan sebagian besar anak putus sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, terutama keterbatasan biaya seragam, perlengkapan belajar, transportasi, dan kebutuhan dasar rumah tangga,’’ katanya.
Selain itu, masih ada akses pendidikan di sejumlah wilayah yang menjadi kendala akibat jarak sekolah, keterbatasan layanan pendidikan, serta daya tampung satuan pendidikan. Kemudian faktor sosial, seperti pernikahan usia anak dan anak yang masuk dunia kerja lebih dini, juga berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah.
Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya risiko pekerja anak, pernikahan anak, serta berlanjutnya siklus kemiskinan antargenerasi. Untuk menekan angka anak putus sekolah, Pemprov NTB dan kabupaten/kota di NTB harus menyiapkan penanganan melalui berbagai jalur pendidikan, baik formal maupun alternatif.
Anak-anak diarahkan kembali ke sekolah negeri melalui optimalisasi daya tampung dan dukungan biaya pendidikan tidak langsung. Sekolah swasta dilibatkan melalui kemitraan dan harus dipikirkan adanya skema bantuan bagi siswa dari keluarga miskin. (era)
