Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Kota Mataram meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun pengusaha berpartisipasi membangun tempah dedoro. Metode penanganan sampah ini dinilai cukup efektif untuk mengurangi volume sampah di Ibukota Provinsi NTB tersebut.
Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman ditemui pada, Jumat (6/2/2026) menerangkan, Kota Mataram telah dilanda bencana dan permasalahan penumpukan sampah sejak beberapa hari terakhir. Persoalan ini tidak bias sepenuhnya diserahkan ke pemerintah, melainkan diminta partisipasi dari BUMN,BUMD, dan pengusaha dalam penanggulangan bencana maupun penanganan sampah. “Beberapa hari terakhir ini, kita mengalami darurat sampah dan terkena musibah. Partisipasi dari pengusaha sangat kita harapkan,” terang Wawali.
Perusahaan plat merah maupun perusahaan swasta memiliki Corporate Social Responsibility (CSR). Mereka diminta mengalokasikan CSR untuk membantu mendukung program dari Pemerintah Kota Mataram.
Teknis penyalurannya kata Wawali, bersifat fleksibel. Artinya, perusahaan dipersilahkan menyalurkan anggaran atau membangun tempah dedoro. “Iya, fleksibel saja. Mereka bisa bangun sendiri atau memilih menyalurkan CSR,” ujarnya.
Perusahaan diminta berkoordinasi dengan instansi teknis. Tujuannya memilih lokasi intervensi program, sehingga tidak tumpang tindih dengan yang lain. Ditanya apakah Pemkot Mataram menentukan nilai bantuan CSR atau sepenuhnya diserahkan ke perusahaan?
Wakil Wali Kota dua periode ini menegaskan, perusahaan diberikan keleluasaan untuk mendistribusikan dana sosial mereka. Pasalnya, darurat sampah di Kota Mataram juga menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan yang beroperasi atau beraktifitas di ibukota Provinsi NTB ini.
“Program ini juga menjadi bagian penting bagi diri mereka sendiri dan pemerintah. Artinya, kita sama-sama saling membantu untuk menangani darurat sampah di Kota Mataram,” demikian Wawali. (cem)
