Mataram (suarantb.com) – Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat pertumbuhan yang menguat pada penghujung 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB melaporkan ekonomi daerah ini tumbuh 12,49 persen secara tahunan (year-on-year) dan 3,97 persen secara kuartalan (quarter-to-quarter) pada Triwulan IV-2025, angka yang melampaui rata-rata nasional.
Kinerja pertumbuhan tersebut didukung oleh aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk konsumsi rumah tangga, perdagangan, dan ekspor barang. Dari sisi pengeluaran, nilai ekspor barang dan jasa NTB mencapai USD 1.096,75 juta pada Triwulan IV-2025, meningkat tajam dari USD 245,92 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Di saat yang bersamaan, impor justru turun menjadi USD 54,30 juta, sehingga memberikan kontribusi bersih yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi produksi, industri pengolahan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi secara tahunan, sementara sektor perdagangan tumbuh 12,29 persen, menunjukkan aktivitas ekonomi lokal yang bergerak dinamis.
Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan (Karo Ekbang) Provinsi NTB, Izzuddin Mahili S.STP., M.M., mengatakan, capaian pertumbuhan ini merupakan hasil dari kebijakan yang memperkuat struktur ekonomi daerah tanpa meninggalkan sisi keberlanjutan.
“Pertumbuhan yang dicapai pada akhir 2025 menjadi modal penting bagi NTB. Namun kita tidak boleh berhenti di sini. Upaya penguatan sektor berbasis masyarakat dan ekonomi produktif harus terus dilanjutkan agar momentum ini dapat dipertahankan,” ujarnya, Jumat, 6 Februari 2026.
Penguatan Ekonomi Non-Tambang Hadapi 2026
Menghadapi tahun 2026, pemerintah provinsi menyadari bahwa tidak semua dorongan pertumbuhan bisa terus mengandalkan ekspor dari sektor tambang. Terutama apabila kontribusi perusahaan tambang besar, termasuk Amman Mineral NTB (AMNT) tidak lagi berlanjut pada Triwulan II-2026 karena sudah adanya smelter.
Untuk itu, penguatan sektor non-tambang menjadi prioritas utama dalam strategi kebijakan ekonomi daerah. Sektor seperti pertanian, perdagangan, jasa, serta UMKM dipandang memiliki peran signifikan untuk mendukung pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
BPS mencatat produksi padi NTB pada Triwulan IV-2025 mencapai 200,16 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 31,42 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024, mengindikasikan potensi penguatan sektor pertanian sebagai pilar ekonomi non-tambang.
Selain itu, data sosial ekonomi menunjukkan perbaikan di indikator lain. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita NTB meningkat menjadi Rp33,67 juta pada 2025, dan penyerapan tenaga kerja bertambah sekitar 29,57 ribu orang pada Agustus–November 2025 — terutama pada sektor akomodasi, makan minum, dan jasa lainnya — yang menunjukkan dinamika positif di sektor non-tambang.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa prioritas pembangunan ekonomi pada 2026 akan tetap menekankan pada keseimbangan antarsektor. Upaya ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tidak mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap satu sektor tertentu saja, tetapi tersebar luas di berbagai lapangan usaha yang langsung berdampak pada masyarakat.
RPJMD NTB 2025–2029 yang menjadi payung kebijakan lima tahun pembangunan daerah, menempatkan strategi diversifikasi ekonomi sebagai salah satu program prioritas, dengan fokus memperkuat basis ekonomi lokal dan membuka peluang pertumbuhan baru.
Komitmen ini diperkuat oleh kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian, perluasan pasar bagi UMKM, dan pengembangan layanan jasa yang kompetitif.
“Kita tidak hanya mengejar pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga kualitas pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini penting agar manfaat ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Dengan langkah-langkah strategis itu, NTB optimistis mampu menghadapi dinamika ekonomi 2026, menjaga laju pertumbuhan, dan menciptakan iklim ekonomi yang semakin kuat dan berdaya tahan di tengah ketidakpastian global. (era)
