KONDISI darurat sampah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kota Mataram menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Permasalahan ini dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan persoalan kolektif yang membutuhkan langkah cepat dan terukur untuk menekan volume sampah yang terus meningkat.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Rino Rinaldi, SH, kepada Suara NTB, Minggu (8/2) mengatakan penurunan frekuensi pengangkutan sampah atau ritase yang sebelumnya mencapai empat kali sehari kini hanya satu kali turut memperparah penumpukan sampah di sejumlah titik. Kondisi tersebut menuntut pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mencari solusi efektif dalam mengurangi volume sampah dari sumbernya.
Salah satu solusi yang didorong adalah penerapan tempah dedoro secara masif di lingkungan rumah tangga maupun kawasan usaha. Menurut Rino, penyediaan tempah dedoro di setiap rumah yang memungkinkan, serta di lokasi usaha oleh para pengusaha, dapat menjadi langkah efektif dalam mengurangi volume sampah sekaligus mendorong pemilahan sampah sejak dari sumber.
Rino menjelaskan, keberadaan tempah dedoro akan memudahkan masyarakat membedakan sampah organik dan non-organik. Sampah organik seperti sisa dapur dapat dimasukkan ke tempah dedoro, sementara sampah non-organik seperti plastik ditempatkan di wadah terpisah untuk kemudian dibuang ke tempat sampah yang tersedia.
“Kalau pemilahan dilakukan sejak awal, ini sangat efektif mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke tempat pembuangan,” katanya.
Selain mendorong perubahan perilaku masyarakat, Dewan juga menyoroti pentingnya peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam mendukung penanganan darurat sampah. Rino menegaskan bahwa CSR merupakan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Ia menekankan perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan CSR agar berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan tersebut, kata dia, dilakukan baik terhadap pihak perusahaan maupun pelaksanaan di tingkat eksekutif.
Terkait besaran nilai CSR, Rino menyebut tidak dapat disamaratakan antarperusahaan karena masing-masing memiliki kemampuan dan tingkat keuntungan berbeda. “Setiap perusahaan punya kemampuan berbeda, jadi CSR-nya juga pasti berbeda. Tidak bisa disamakan,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Ia menilai penetapan standar nominal CSR secara seragam perlu dikaji secara mendalam agar tidak memberatkan pihak tertentu. Yang terpenting, menurut dia, adalah adanya inisiatif bersama dari warga, lembaga, pemerintah, dan dunia usaha yang dilaksanakan secara berkeadilan.
Mengenai kemungkinan pembentukan payung hukum khusus di tingkat daerah, Rino berpendapat regulasi yang ada saat ini sebenarnya sudah cukup. “CSR sudah ada aturan dan payung hukumnya. Jalankan saja dengan konsisten dan awasi bersama-sama. Daripada banyak regulasi tapi tidak dilaksanakan,” pungkasnya. (fit)
