Taliwang (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memastikan program Kartu KSB Maju Layanan Perumahan, tetap berlanjut. Sejumlah 150 kepala keluarga akan merasakan intervensi program tersebut.
“Kami sampaikan 150 KK itu jumlah sementara, karena itu yang dananya disiapkan di APBD murni. Dan tentu di APBD perubahan akan ada tambahan lagi,” terang Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) KSB, Novrizal Zain Syah kepada wartawan, Senin (9/2/2026).
Berdasarkan data Disperkim KSB, jumlah 150 KK tersebut rinciannya terdiri dari 50 unit rumah mendapat bantuan program bangun baru (BB). Sementara, sebanyak 100 unit rumah mendapat bantuan program peningkatan kualitas atau rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Pada tahun ini, tidak ada perubahan besaran nominal bantuan Program Kartu KSB Maju Layanan Perumahan. Bagi unit rumah bangun baru nilai bantuannya sebesar Rp50 juta, sementara yang peningkatan kualitas senilai Rp30 juta. “Dan karena ini bantuan stimulan syarat swadaya bagi penerima tetap wajib sifatnya,” tegas Novrizal.
Selain bantuan yang bersumber dari APBD lewat program Kartu KSB Maju. Novrizal mengatakan, Pemkab KSB juga akan menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP). Kementerian PKP akan mendistribusikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)ke Kabupaten Sumbawa Barat. “Untuk BSPS ini kita sebenarnya usulkan 600 rumah, tetapi sementara yang disetujui sekitar 200 unit dalam bentuk peningkatan kualitas RTLH,” sebutnya.
Novrizal menuturkan, khusus rumah berstatus RTLH di KSB saat ini, jumlahnya masih mencapai sekitar 3.000 unit dengan berbagai level kondisi, tersebar di seluruh kecamatan. Dan secara jumlah, ia mengklaim, masih lebih sedikit jika dibanding dari daerah lain di NTB. “Jumlahnya kalau dibilang sedikit memang tidak. Tapi kita akan berupaya terus mengintervensi rumah-rumah tersebut sampai dinyatakan layak huni,” cetus mantan sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KSB ini.
Lebih jauh, ia menambahkan, upaya intervensi Pemkab KSB untuk menuntaskan keberadan RTLH lewat prorgam Kartu KSB Maju sangat serius. Terbukti dari sisi pendanaan, Pemkab KSB melebihi standar nilai yang ditetapkan oleh umumnya pemerintah daerah lainnya dan pemerintah pusat. “Kami kira angka Rp50 juta untuk kegiatan bangun baru dan Rp30 juta untuk peningkatan kualitas yang kita terapkan sudah paling besar yang dialokasikan Pemda. Jadi bisa saya sampaikan itu bukti kita sangat serius menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat KSB,” pungkasnya.(bug)
