Selong (suarantb.com) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus menggencarkan upaya percepatan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sekaligus mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Data terakhir menunjukkan, sekitar 8.000 warga wajib KTP di Lotim tercatat belum memiliki identitas kependudukan tersebut.
Kepala Dinas Dukcapil Lotim, Parihin, menyampaikan hal itu saat ditemui di sela kegiatan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kantor Camat Pringgabaya, Rabu (11/2/2026). Kegiatan tersebut ramai dikunjungi warga karena bertepatan dengan Pasar Rakyat bersama Gubernur dan Bupati Lotim.
“Memang ini karena ada kegiatan yang dihelat di ruang terbuka seperti ini, Dukcapil harus hadir untuk memberikan pelayanan Adminduk kepada masyarakat, terutama identitas kependudukan berbasis digital,” ujar Parihin.
Ia menjelaskan, sosialisasi dan layanan IKD kini dimasifkan. Targetnya dua kelompok: masyarakat yang sudah memiliki KTP-el agar melakukan pembaruan data melalui IKD, dan warga yang sama sekali belum memiliki KTP-el.
“Nah, yang belum sama sekali mendapatkan KTP-el itu kita prioritaskan. Makanya sekarang langsung bisa direkam, langsung bisa kita cetak di tempat. IKD-nya juga berjalan,” tuturnya.
Untuk mempercepat migrasi, Dukcapil gencar menyebarkan brosur yang mengimbau masyarakat mengaktivasi IKD. Langkah ini diharapkan dapat secara bertahap mengurangi ketergantungan pada KTP fisik.
“Kami hadir bukan di sini saja. Kalau ada event-event lain, kami sudah berkoordinasi. InsyaAllah Dukcapil akan ikut serta memberikan pelayanan Adminduk,” tambah Parihin.
Selain mengikuti event, upaya “jemput bola” dengan turun langsung ke lapangan tetap dilakukan. Masyarakat juga dapat melaporkan kebutuhan perekaman melalui pengaduan dari kepala dusun, kepala desa, atau program Bakti Sosial Adminduk (Bakso).
Lebih jauh soal ribuan yang belum miliki KTP elektronik itu Parihin menyebutkan angka itu termasuk kelompok ini didominasi oleh anak-anak usia sekolah menengah yang sudah terdata namun belum mencetak KTP.
“Yang banyak sekarang ini justru yang mencetak KTP adalah mereka yang mengganti elemen data, seperti pekerjaan. Kemarin ada yang berubah dari wiraswasta jadi petani karena persyaratan bantuan, sehingga antrean membeludak,” jelasnya.
Terkait kekurangan blangko yang sempat terjadi awal tahun, Parihin memastikan masalah tersebut telah teratasi. Saat ini stok blangko KTP-el di Lotim sudah mencukupi, sekitar 14.000 lembar, yang berasal dari pengiriman pusat dan provinsi. “InsyaAllah, sudah tidak ada kekurangan blangko lagi,” tegasnya.
Parihin mengakui masih adanya keinginan masyarakat untuk memegang KTP fisik. Namun, ia mengingatkan bahwa beberapa layanan publik, seperti perbankan, sudah mulai mempersyaratkan KTP-el atau identitas digital. Sebelumnya diakui lembaga pelayan publik lainnya tidak mau menerima IKD. Namun sudah diintruksikan agar mau menerima IKD karena secara prinsip tidak ada bedanya dengan KTP elektronik fisik.
“Makanya kita minta kepada pusat untuk segera membuat edaran secara nasional sehingga semua KTP ini berlaku di seluruh Indonesia. Masyarakat juga tidak perlu terpaku pada KTP fisik,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Dukcapil Lotim telah memulai sosialisasi dan aktivasi IKD secara internal, termasuk di kalangan pegawai perangkat daerah dan tenaga pendidik.
“Kami mulai mencoba ini, turun untuk mengenalkan IKD, ini ke pegawai pemerintah dan para guru-guru,” pungkas Parihin.
Dengan upaya agresif ini, Dukcapil Lotim berharap target zero backlog KTP-el dan transisi menuju identitas digital dapat segera terwujud, mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan modern. (rus)
