Selong (suarantb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin (H. Iron) menegaskan komitmennya untuk menerapkan sistem meritokrasi dalam pengisian jabatan struktural maupun fungsional di lingkungan pendidikan. Ia menjamin tidak ada ruang bagi praktik pungutan liar (pungli). H. Iron juga mengharamkan praktik jual beli jabatan.
Bupati menegaskan, dalam proses pengangkatan pejabat struktural maupun fungsional di bidang pendidikan akan mengedepankan sistem meritokrasi.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati H. Iron saat menghadiri Konferensi Kerja (Konker) I Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lombok Timur tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Cabang PMI Lombok Timur, Kamis (12/2/2026).
Acara yang dihadiri sekitar 1.305 peserta dari pengurus kabupaten hingga ranting ini menjadi momentum penting bagi penguatan organisasi profesi guru di Gumi Patuh Karya.
Dalam sambutannya, orang nomor satu di Lombok Timur itu memberikan apresiasi tinggi terhadap soliditas para guru. Ia menyampaikan pujian puitis di hadapan ribuan pendidik. Menanggapi aspirasi mengenai dana hibah dan kebutuhan gedung sekretariat, Bupati memberikan sinyal positif. Isyarat tersebut ditangkap sebagai bentuk keseriusan Pemda dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan organisasi profesi.
Bupati H. Iron juga menyampaikan pesan serius terkait pengelolaan anggaran pendidikan, khususnya dana sertifikasi dan tunjangan kinerja. Ia mengingatkan agar seluruh guru menggunakan dana tersebut secara bijak dan sesuai peruntukan.
“Gunakan anggaran itu sebaik-baiknya sesuai peruntukan. Jangan sampai keluar dari aturan karena akan menjadi sasaran pemeriksaan inspektorat atau BPK, dan tidak menutup kemungkinan APH (Aparat Penegak Hukum),” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pengangkatan pejabat di lingkungan pendidikan hanya bertujuan untuk profesionalisme. “Mengangkat orang menjadi Kepala Dinas, Sekretaris, hingga Kepala Sekolah, tujuannya hanya satu, profesionalisme.
Jangan pernah menyerahkan uang untuk jabatan. Saya hadir untuk memastikan program berjalan dan menemukan orang-orang hebat untuk membantu membangun pendidikan,” tegas H. Iron.
Ketua Panitia, Mahsun S.Pd, melaporkan bahwa konferensi ini dihadiri ribuan peserta dengan agenda utama laporan pertanggungjawaban (LPJ) program kerja dan keuangan. “Konferensi ini sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus kepada puluhan ribu anggota PGRI. Pembiayaannya dilakukan secara gotong royong,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Lombok Timur, Suparman, S.Pd., menekankan pentingnya transparansi pengelolaan iuran anggota sebesar Rp8.000 per bulan. Dana tersebut dialokasikan untuk operasional organisasi di berbagai tingkatan. “Kami ingin anggota tahu ke mana arah perjuangan organisasi,” tegasnya.
Ia juga memaparkan capaian solidaritas sosial guru Lombok Timur yang luar biasa. Selain aktif dalam Porseliga, para guru menunjukkan kepedulian tinggi terhadap bencana. Tercatat, PGRI menyumbangkan Rp126 juta untuk bantuan korban banjir serta mengoordinasikan sumbangan pendidikan hingga lebih dari Rp500 juta melalui sistem satu pintu.
Dalam rangkaian acara, Bupati Lombok Timur menyerahkan piagam penghargaan kepada 15 pengurus cabang PGRI Kecamatan, termasuk Kecamatan Sembalun. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan tertib organisasi yang telah ditunjukkan.
Konferensi yang dihadiri jajaran Dewan Pendidikan, pengurus PGRI Provinsi NTB, serta perwakilan dari 28 kecamatan ini berlangsung kondusif. Suasana kebersamaan antara pemerintah dan para pendidik dinilai menjadi modal sosial yang kuat untuk mewujudkan visi Lombok Timur yang SMART dan berdaya saing. (rus)
