Giri Menang (Suara NTB) – Ribuan warga di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinonaktifkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di Lobar, jumlah warga yang dinonaktifkan sebanyak 47 ribu orang. Sementara di Lotim, sebanyak 61 ribu lebih orang.
Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) tegas meminta OPD dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta OPD lainnya serius memperbarui atau meng-update data kependudukan. Orang nomor satu di Lobar itu menyoroti pentingnya efektivitas kerja birokrasi, dan meninggalkan kebiasaan tidak produktif. Terutama mentalitas oknum pegawai yang kerap menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan klasik menunda pemutakhiran data. “Meng-update data ini tidak perlu anggaran, karena itu bagian dari tupoksi,” tegas Bupati LAZ.
Kualitas kebijakan pemerintah daerah sangat bergantung pada validitas data yang tersedia. Jika data dasarnya tidak akurat, maka program pembangunan yang dirancang berisiko tidak tepat sasaran.
Selain masalah disiplin kerja, Bupati juga memberikan perhatian serius pada persoalan administrasi kependudukan di area perumahan. Berdasarkan pantauan di lapangan, masih banyak warga di perumahan di Lobar belum memiliki KTP yang sesuai dengan domisili asalnya. Ini berdampak pada akurasi penghitungan indikator pembangunan daerah.
Bupati mendorong Dinas Dukcapil memperkuat sinergi dengan pemerintah desa menuntaskan masalah ini. Kesadaran masyarakat untuk memperbarui KTP sesuai domisili dianggap krusial, mengingat jumlah penduduk merupakan variabel utama dalam alokasi anggaran dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Jangan-jangan nanti gilirannya infrastruktur rusak, paling ribut, karena ada indikator jumlah penduduk juga ikut andil dalam penghitungan berbagai komponen penilaian,” kata Bupati LAZ.
Korelasi antara data penduduk dan perbaikan fasilitas publik seperti jalan dan layanan kesehatan BPJS sangat berpengaruh. Menanggapi instruksi tegas tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Lobar, Fathurahman, menyatakan komitmennya untuk segera melakukan transformasi layanan. Pihaknya kini tengah memperkuat infrastruktur teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi berbasis android. Sehingga memudahkan masyarakat yang sudah melek teknologi.
Namun, menyadari tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap perangkat canggih, Dukcapil menyiapkan solusi inklusif melalui program “Desa Tuntas”. Program ini dirancang agar urusan administrasi kependudukan (Adminduk) bisa diselesaikan di level terbawah.
Fathurahman juga menjelaskan bahwa pihaknya memberikan kemudahan bagi warga pendatang yang ingin mengurus perpindahan domisili ke Lobar. Saat ini, sistem administrasi sudah terintegrasi secara nasional, sehingga warga dari luar pulau tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke daerah asal hanya untuk mencabut berkas.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA), Arief Suryawirawan mengatakan penonaktifkan ribuan BPJS PBI tersebut terindikasi karena berbagai persoalan. Di antaranya perubahan status desil masyarakat pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penerima yang sudah meninggal dunia, bahkan terdapat penerima yang terindikasi menyalahgunakannya untuk judol.
“Ada yang meninggal, terindikasi judol, kemudian dia sudah menjadi ASN atau TNI dan Polri. Atau keluar dari desil 1 sampai 4,” jelasnya.
Meski demikian, Arief mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terkait penonaktifan ini. Pemkab Lobar akan menanggung biaya pelayanannya untuk sementara waktu sampai kepesertaannya direaktivasi. Ia juga mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat agar masyarakat yang terdampat tetap dilayani seperti biasa.
Arief juga mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan BPJS serta OPD terkait untuk membahas reaktivasi 47 ribu kepesertaan yang dinonaktifkan. Menurutnya, permasalahan tersebut bisa segera terselsaikan asal data penerima atau masyarakat dapat diperbarui kembali.
Pemkab Lotim Usulkan Reaktivasi
Penonaktifan massal PBIJK ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Pemkab Lotim. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Siti Aminah, menjawab Suara NTB, Kamis, 12 Februari 2026 mengonfirmasi bahwa pihaknya saat ini tengah bergerak cepat dalam proses pengusulan reaktivasi. Ia menjelaskan bahwa langkah administratif telah ditempuh dengan bersurat ke seluruh desa untuk segera mengusulkan warganya yang layak mendapatkan kembali status kepesertaan tersebut.
“Untuk yang terkait dengan reaktivasi penonaktifan PBIJK ini, kami dari pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial bersurat kepada desa agar melakukan pengusulan reaktivasi kepada warga masyarakat yang memang layak untuk direaktivasi,” ujar Siti Aminah.
Ia menambahkan, upaya reaktivasi sejatinya bukan hal baru. Sejak Agustus tahun lalu, pihaknya gencar menghimbau desa untuk proakti, karena sejak dulu juga banyak yang dinonaktifkan karena perubahan data. Namun, data terbaru menunjukkan masih ada puluhan ribu warga yang statusnya nonaktif.
“Jadi jumlahnya tadi, yang dinonaktifkan di bulan Februari sekitar 61.000 lebih. Itu bukan hanya dari bulan Februari, sejak Agustus kami sudah himbau untuk melakukan reaktivasi, dan itu masih bisa untuk direaktivasi,” tegasnya.
Kepada masyarakat, Kadisos mengimbau agar tidak panik, terutama bagi mereka yang membutuhkan layanan kesehatan darurat. Ia memastikan bahwa pemerintah pusat memiliki kebijakan otomatis untuk mengaktifkan kembali peserta yang masuk dalam kategori gawat darurat dan penyakit kronis.
Sementara itu, secara nasional tercatat ada sekitar 105.000 data warga dalam kondisi kritis yang menjadi prioritas. Meski begitu, Siti Aminah tetap mendorong perangkat desa untuk bergerak proaktif mendata warganya agar pemulihan status PBI JK dapat dilakukan sesegera mungkin.
“Harapan kita untuk desa agar proaktif mengusulkan masyarakatnya untuk segera dirawat,” demikian pungkasnya. (her/rus)
