Sumbawa Besar (Suara NTB) – Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Pulau Sumbawa, mengaku hanya memiliki anggaran sekitar Rp3 miliar untuk pemeliharaan jalan di lima kabupaten/kota di pulau Sumbawa dengan total ruas jalan yang ditangani sekitar 995 kilometer.
“Anggaran tersebut sangat kecil untuk pemeliharaan jalan yang akan kita lakukan. Karena ada di beberapa titik yang kerusakannya cukup parah sehingga membutuhkan anggaran besar,” Kata kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Pulau Sumbawa, Mustafa, kepada Suara NTB, Jumat, 13 Februari 2026.
Mus sapaan akrabnya melanjutkan, dari anggaran tersebut, pihaknya belum bisa memastikan alokasi yang menjadi prioritas penanganan. Sebab hampir semua ruas jalan di 5 kabupaten/kota mengalami kerusakan yang bervariasi.
“Kalau kita hitung secara normal maka kita butuh anggaran Rp20 miliar hingga Rp30 miliar untuk pemeliharaan. Belum lagi ruas jalan yang rusaknya cukup parah juga butuh anggaran yang lebih,” terangnya.
Ia meyakinkan, karena anggaran yang terbatas di APBD, pihaknya tetap akan mencari sumber pendanaan lain. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat apalagi infrastruktur jalan ini merupakan layanan dasar masyarakat.
“Kami tetap akan berusaha mencari sumber pendanaan lain yang aman sesuai aturan. Kami khawatir jika tidak kita pelihara kerusakannya akan semakin parah sehingga harus bangun jalan baru lagi nanti,” ujarnya.
Disinggung terkait kondisi kemantapan jalan di Pulau Sumbawa, Barak mengaku saat ini berada pada posisi 70 persen dari tahun sebelumnya 84 persen. Hal itu terjadi karena banyaknya bencana yang terjadi di wilayah setempat terutama longsor.
“Fenomena alam menjadi faktor utama sehingga banyak jalan kita yang rusak. Sehingga kami berharap anggaran pemeliharaan jalan ini bisa ditambah sebelum kerusakannya semakin parah,” tambahnya.
Ia melanjutkan, penurunan persentase tersebut terjadi akibat bencana alam yang terjadi di wilayah setempat terutama banjir dan tanah longsor. Bahkan hingga saat ini masih ada beberapa ruas jalan yang belum bisa ditangani optimal hanya sebatas penanganan darurat.
“Kalau untuk kebutuhan anggaran dalam upaya penanganan terhadap ruas jalan itu mencapai Rp20 miliar per tahunnya dan anggaran yang disediakan hanya Rp3 miliar,” tukasnya. (ils)
