Bima (Suara NTB) – Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhajum) Kabupaten Bim⁸, hingga kini belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih bergabung dengan Kementerian Agama. Kondisi tersebut diharapkan segera teratasi melalui hibah tanah dari pemerintah daerah, agar pembangunan kantor definitif dapat direalisasikan.
Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bima, H. Ikhwan Zulkifli, SE, mengatakan, sejak mulai menjalankan operasional secara mandiri, kebutuhan kantor sendiri menjadi salah satu prioritas utama lembaga yang dipimpinnya. Namun hingga saat ini, Kemenhajum Kab. Bima masih memanfaatkan fasilitas kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bima.
“Harapan kami ke depan, semoga kami cepat mendapatkan tanah hibah dari pemerintah,” katanya pada Jumat, 13 Februari 2026.
Menurutnya, hibah tanah tersebut menjadi syarat utama agar Kemenhajum dapat mengusulkan anggaran pembangunan gedung kantor ke pemerintah pusat. Setelah lahan tersedia, proses penganggaran dan pembangunan diharapkan dapat berjalan secara bertahap sesuai ketentuan.
“Setelah dapat tanah hibah, kemudian kami bisa mendapatkan anggaran pembangunan dari pemerintah pusat untuk gedung kantor,” ujarnya.
Meski belum memiliki kantor sendiri, Ikhwan menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat, khususnya layanan terkait haji dan umrah, tetap berjalan normal dan tidak mengalami kendala berarti. Seluruh layanan tetap diberikan secara maksimal dengan memanfaatkan sarana yang ada saat ini.
“Pelayanan tidak terganggu. Sampai hari ini, walaupun kami belum punya kantor sendiri, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak ada masalah,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberadaan kantor sendiri nantinya bukan hanya untuk menunjang kinerja internal, tetapi juga untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat Kabupaten Bima. Dengan fasilitas yang memadai, pelayanan diharapkan dapat lebih efektif dan terpusat. “Kantor sendiri tentu akan sangat membantu dari sisi pelayanan dan administrasi,” katanya.
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bima merupakan salah satu instansi vertikal yang relatif baru berdiri setelah pemisahan urusan haji dan umrah dari Kementerian Agama. Seiring meningkatnya jumlah jamaah dan kebutuhan layanan, ketersediaan sarana prasarana menjadi kebutuhan mendesak.
Ikhwan berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan konkret melalui hibah lahan agar proses pembangunan kantor dapat segera direalisasikan dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. (hir)
