Mataram (suarantb.com) – H. Munawir, anggota DPRD Kota Mataram dari daerah pemilihan Mataram, menuntaskan rangkaian kegiatan reses di sejumlah titik dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, persoalan infrastruktur, fasilitas sosial-keagamaan, hingga kebutuhan lahan pemakaman baru menjadi sorotan utama warga.
Munawir menjelaskan, reses pertama menghadirkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dinilai memiliki peran strategis sebagai penguat dan fondasi kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, mayoritas warga meminta agar janji-janji yang disampaikan pada reses sebelumnya segera direalisasikan.
Reses kemudian dilanjutkan ke wilayah Peresak. Di daerah ini, menurut Munawir, pembangunan infrastruktur lingkungan relatif lebih baik, namun masih terdapat ketimpangan pada beberapa sektor. Warga meminta agar kebutuhan umum yang belum terpenuhi dapat segera direalisasikan untuk menghindari kesenjangan antarwilayah.
Beberapa aspirasi yang mencuat di antaranya perbaikan jalan lingkungan, pengadaan fasilitas sosial keagamaan seperti sound system, serta bantuan perlengkapan yang tidak dapat dijangkau melalui mekanisme penganggaran rutin. “Ada kebutuhan yang memang harus kita pikirkan skemanya agar bisa diberikan kepada masyarakat,” ujarnya kepada Suara NTB usai reses.
Sementara itu, saat reses di wilayah Bebidas, warga menyampaikan harapan adanya pembukaan atau penyediaan lahan pemakaman baru. Selain itu, penerangan jalan lingkungan juga menjadi usulan prioritas masyarakat.
Terkendala Kondisi Keuangan Daerah
Menanggapi pertanyaan terkait waktu realisasi aspirasi, Munawir mengakui adanya tantangan akibat kondisi keuangan daerah. Ia menyebut, sejumlah usulan yang sebelumnya telah dianggap final dan dikomunikasikan kepada masyarakat kini menghadapi ketidakpastian.
“Tekanan dan pengetatan transfer ke daerah sangat berpengaruh terhadap keuangan daerah kita, khususnya di Kota Mataram,” ujar politisi PPP ini.
Menurutnya, situasi tersebut berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. “Keterbatasan tidak berarti kemunduran atau keterbelakangan. Jika mampu kita kelola dengan baik, justru bisa melahirkan ketahanan masyarakat yang pada akhirnya membentuk kemandirian,” katanya.
Ia menilai, program pemberdayaan masyarakat perlu digali secara mendalam dan memiliki akar yang kuat agar tidak hanya bersifat sementara. “Kalau aktivitas tidak berakar dan tidak punya bibit yang kuat, maka hanya akan muncul di permukaan dan mudah goyah ketika ada tekanan,” tambah anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini.
Tantangan Menjaga Kepercayaan Publik
Munawir juga menyinggung tantangan moral dan politik yang dihadapi anggota dewan dalam menentukan prioritas anggaran. Ia mengakui, tidak semua aspirasi dapat langsung direalisasikan karena keterbatasan sumber daya.
“Kadang kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama penting dan sama-sama kita cintai. Ketika harus memilih satu, pasti ada yang tertinggal,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi menimbulkan kekecewaan masyarakat yang sebelumnya menaruh harapan besar pada wakil rakyat. Ia bahkan mengibaratkan situasi itu sebagai “luka” yang muncul akibat harapan yang belum terpenuhi. “Kepercayaan masyarakat adalah hal utama. Jangan sampai janji dewan dianggap manis di awal, tetapi pahit dalam pelaksanaannya,” tegasnya. (fit/*)
