Mataram (suarantb.com) – Inspektorat NTB memastikan penyelesaian dan penanganan atas beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB sebelumnya terus berlangsung. Saat ini, Tim bentukan Inspektorat NTB untuk penyelesaian sejumlah persoalan tersebut terus bekerja.
Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, Kamis (19/2/2026) mengatakan, tim yang sudah dibentuk pihaknya masih terus berjalan dengan target kerja selama 60 hari sejak dibentuk.
“Belum berani kita simpulkan (temuan sementara), (karena) baru seminggu malah,” ujarnya.
Sebelumnya, BPK RI Perwakilan NTB menemukan banyak hal yang harus dijadikan evaluasi oleh pemerintah daerah. Mulai dari masalah lingkungan, pertambangan ilegal yang masih belum tertangani, masalah pangan, hingga bank milik daerah yang hingga saat ini belum bisa mengatasi gangguan siber.
Budi menjelaskan, sejumlah temuan BPK tersebut merupakan akumulasi temuan dari beberapa tahun lalu. Dengan rentang waktu yang cukup panjang, diakui cukup sulit menyelesaikan berbagai persoalan yang kini ditangani.
Kendati demikian, ia tetap menekankan bahwa persoalan yang ditemukan oleh BPK itu mesti ditangani dengan target yang jelas. Oleh karena itu, ia memprioritaskan sejumlah persoalan untuk segera dituntaskan.
“Yang prioritas itu seperti ketahanan pangan, lingkungan, itu yang kita selesaikan. Termasuk, pertambangan,” tandasnya.
Gubernur Minta Inspektorat NTB Segera Tindak Lanjuti Temuan BPK
Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut.
Menyinggung soal banyaknya temuan oleh BPK, Gubernur mengaku pihaknya sudah mengetahui beberapa. Namun, temuan BPK ternyata di luar prediksi, jauh lebih banyak dari pada yang dibayangkan gubernur.
“Sudah tahu ada masalah, cuma detailnya kan tahunya beberapa kasus. Kita melakukan reviu ternyata jauh lebih banyak dari yang saya perkirakan. Ya pelan pelan kita selesaikan,” katanya.
Untuk memastikan permasalahan tata Kelola lingkungan tidak lagi berulang di tahun 2026, Iqbal mengaku akan menambah anggaran pengawasan, baik di Dinas ESDM, maupun di Dinas LHK. Sebab, selama ini anggaran untuk pengawasan di dua OPD tersebut dinilai sangat minim.
“Jadi sekarang kita tambahkan untuk anggarannya di 2026 dan seterusnya untuk memperkuat. Untuk itu, Polisi Hutan saya kasih umrah juga untuk memberikan dorongan moril kepada mereka bahwa keberadaan mereka kita akui dan kita anggap. Mereka itu penting untuk kelangsungan NTB ke depan,” jelasnya.
Begitupun dengan rentetan masalah yang ditemukan di bank daerah, Iqbal mengaku tata kelola bank membutuhkan pembenahan. (sib/era)
