SETAHUN sudah kepemimpinan Bambang Firdaus, SE bersama Syirajuddin, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang dilantik 20 Februari 2025 di Jakarta. Secara perlahan, janji politik mulai ditunaikan dan beberapa sedang berproses dalam mewujudkan Dompu Maju yang menjadi jargonnya.
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE di pendopo Bupati, Kamis (19/2) malam mengungkapkan, kepemimpinan pasangannya selama 5 tahun di periode 2025 – 2030. Sesuai RPJMD 2025 – 2029, ada banyak terobosan yang sudah dilakukan dalam memenuhi janji politik di Pilkada 2024 lalu. Beberapa sedang berproses dan akan dilakukan.
“Nanti akan kita uraikan sekaligus pada momen peringatan Hari Jadi Dompu pada April (2026) mendatang. Supaya masyarakat paham dan tahu apa saja yang sudah kita lakukan dan sedang kita upayakan,” jelas Bambang Firdaus.
Di awal kepemimpinannya, pasangan yang diusung Partai Gerindra, PPP, PSI, dan Partai Gelora ini langsung dihadapkan dengan tekanan fiskal melalui pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp27 miliar. Akibatnya, 3 ruas jalan yang direncanakan tahun 2025, akhirnya gagal dilaksanakan.
Kendati mendapat tekanan pemotongan DAK fisik, Bupati berhasil melaksanakan 10 proyek strategis daerah tahun 2025 dengan total anggaran Rp.35,3 miliar. Termasuk lanjutan proyek RTH Karijawa, pembangunan Kantor Camat Woja dan Manggelewa, pembangunan jembatan Jala – Nangasia Hu’u, dan proyek pengentasan kawasan kumuh Desa Soro Kecamatan Kempo.
Tekanan terhadap fiskal daerah justru diperparah tahun 2026. Kabupaten Dompu yang mengandalkan dana transfer pusat yaitu 89 persen dari total pendapatan, sangat terasa saat pengurangan dana transfer pusat ke daerah. Dibandingkan tahun 2025, pengurangan dana transfer pusat mencapai Rp.199 miliar.
Bambang – Syirajuddin memilih tidak menurunkan TPP ASN dan merombang struktur OPD untuk menekan belanja daerah. Tapi tetap mempertahankan yang ada dengan harapan, para pejabat tetap bisa berinovasi di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Dari struktur APBD Kabupaten Dompu tahun 2026, belanja daerah sebesar Rp1.174.821.733.543,-, untuk belanja operasi yaitu belanja pegawai, barang dan jasa, serta hibah mencapai Rp.1.017.097.747.978,-.
Belanja pegawai yaitu untuk gaji dan tunjangan PNS dan PPPK Kabupaten Dompu mencapai Rp717.604.521.762,- atau 61,08 persen dari total APBD. Ini belum termasuk upah PPPK Paruh Waktu yang masuk dalam struktur belanja barang dan jasa. Sehingga belanja modal Kabupaten Dompu hanya bisa sebesar Rp18.327.278.500,-.
Dengan kondisi fiskal daerah yang minim dan tingginya belanja pegawai yang ditanggung, membuat Bambang dan Syirajuddin harus menjemput program unggulan nasional ke Dompu. Kampung Nelayan Merah Putih Desa Jala Kecamatan Hu’u dengan total anggaran Rp.21 miliar mulai direalisasikan Desember 2025 lalu.
Begitu juga dengan rencana pembangunan Pelabuhan Kilo dengan nilai penawaran Rp85 miliar juga akan dibangun tahun 2026 ini. Termasuk program ketahanan pangan melalui perbaikan irigasi dan optimalisasi lahan yang dijalankan BWS NT 1.
Terbaru, Bambang juga menemui Menteri Perdagangan untuk rencana renovasi pasar Ginte dan Manggelewa. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk rencana pembangunan UPT untuk memperkuat Dompu sebagai daerah penghasil ternak. “Untuk renovasi pasar Ginte dan Manggelewa, sudah ada tanggapan dari Pak Menteri. Kita tinggal ajukan lagi rencana desain dan RAB,” jelas Bambang, Kamis malam.
Kepada para pejabatnya, Bambang mengingatkan, kondisi ini tidak hanya dialami Kabupaten Dompu, tapi seluruh Indonesia. Sebagai pejabat dan penyelenggara pemerintahan di daerah, dituntut berinovasi untuk bisa memajukan daerah. “Ibarat perahu sudah berlayar di lautan, apapun kondisinya harus dihadapi untuk sampai tujuan. Untuk bisa sampai dengan selamat, kuncinya kompak dan solid. Harus saling menguatkan,” pesannya saat pelantikan 15 pejabat eselon II pada Januari 2026 lalu.
Pasangan yang memiliki Visi “Mewujudkan Kabupaten Dompu yang Maju, Sejahtera, Religius, Berkeadilan dan Berbudaya di tahun 20230” ini menawarkan program reformasi birokrasi, bibit jagung murah dengan mengalokasikan dana subsidi Rp15 miliar per tahun, advokasi bagi eskalasi harga jagung, asuransi usaha tani, asuransi bagi nelayan.
Pemberian pakaian gratis bagi anak sekolah, BPJS Kesehatan gratis, menaikkan TPP ASN, penambahan ADD dan dana kelurahan, dana insentif desa, beasiswa kedokteran bagi anak yatim piatu penghafal Al Qur’an, Magrib Mengaji, keterbukaan informasi publik, pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan gratis. (ula)
‘
