Mataram (suarantb.com) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Polda NTB yang diikuti jajaran Kapolres dan Kapolsek se-NTB, Jumat (20/2/2026). Acara ini dihadiri langsung Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo bersama Pejabat Utama Polda NTB. Sementara Gubernur didampingi Asisten I Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si., Asisten III Setda NTB Hj. Eva Dewiyani.
Pada kesempatan ini, Gubernur NTB menekankan pentingnya peran Polri dalam mendukung program strategis Pemerintah Pusat, yang diimplementasikan di daerah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, ia mengajak Polda NTB bersinergi mengawal tiga pilar pembangunan daerah: pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan kemajuan sektor pariwisata.
Gubernur menyampaikan bahwa NTB saat ini berada pada posisi ke-12 daerah termiskin di Indonesia, dengan 106 desa masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Untuk itu, Ia meminta dukungan langsung jajaran Kepolisian melalui program “Desa Berdaya” guna mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Kami meminta dukungan langsung Polisi kepada Kepala Keluarga (KK) yang masuk kategori miskin ekstrem. Polisi diharapkan aktif membantu memberikan peluang penghidupan, agar pendapatan KK tersebut bisa meningkat hingga Rp1 juta per bulan, dan keluar dari kategori desil satu dan dua,” harap mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki ini.
Terkait ketahanan pangan, Ia menyoroti implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ditargetkan mencapai 100 persen pada Desember 2026 mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto.
Untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi, Pemprov NTB mendorong pengembangan sektor unggas dan sayuran di setiap desa.
“Target kita satu desa punya satu greenhouse agar bisa menyuplai sayuran sepanjang waktu. Penyaluran nantinya melalui Koperasi Merah Putih ke program MBG. Kita ingin kebutuhan program ini disuplai langsung dari desa agar ekonomi lokal bergerak,” jelasnya.
Di sektor pariwisata, penataan destinasi serta pembangunan konektivitas darat, laut, dan udara, menjadi perhatian utama.
Saat ini, pembukaan jalur udara internasional baru seperti rute dari Bangkok, Perth, dan Darwin diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat.
Namun, ia memberi catatan khusus pada aspek keamanan yang dinilai masih tertinggal dibanding daerah tujuan wisata lain seperti Bali dan Nusa Tenggara Timur. Gubernur meminta penguatan kapasitas Polisi Pariwisata agar lebih ramah (friendly) dan memenuhi standar internasional.
“Pemerintah akan memberikan dukungan penuh untuk infrastruktur Polisi Pariwisata. Keamanan di kawasan selatan dan destinasi lainnya harus diperkuat untuk mendongkrak kunjungan wisatawan, baik domestik yang kuat di belanja UMKM, maupun mancanegara yang menyumbang devisa,” tambahnya.
Gubernur juga menyinggung pendelegasian kewenangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi. Ia menegaskan perizinan akan dilakukan secara hati-hati dengan tetap memprioritaskan kelestarian hutan dan pencegahan pencemaran lingkungan.
“NTB saat ini menjadi pusat studi dan pilot project nasional. Baik buruknya tata kelola kita akan menjadi patokan daerah lain. Terima kasih atas dukungan Polri, kesuksesan yang kita capai adalah sukses kita bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Kapolda NTB, Irjen Pol. Edy Murbowo menegaskan, komitmen jajarannya untuk mengawal penuh program kerja Pemerintah Pusat maupun daerah. Dalam Rapim Polda NTB, ia menekankan seluruh Kapolres harus mempedomani direktif Presiden dan Kapolri demi menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global.
Menyikapi 18 poin instruksi Presiden, Kapolda mengingatkan agar TNI–Polri tetap solid dan bersinergi dalam aksi nyata.
Ia meminta personel kepolisian tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif berkolaborasi mendorong program pemerintah agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Salah satu fokus yang ditekankan adalah peran Polri dalam pelestarian lingkungan di sektor pariwisata. “Polri harus aktif memberikan pembinaan kepada masyarakat dan pengelola destinasi pariwisata. Seperti di Gunung Rinjani, untuk mengontrol dan mengurangi potensi sampah dari bawaan para pendaki,” tambahnya.
Terkait pembangunan SDM, Kapolda menaruh perhatian serius pada pengentasan stunting dan masalah anak putus sekolah. Ia menyatakan Polri siap terjun langsung mendukung sektor pendidikan melalui inisiatif pembinaan apabila dibutuhkan pemerintah.
“Program pemerintah pusat sangat bagus, namun tantangannya ada pada tataran implementasi di bawah. Jika diminta menjadi pamong dalam program sekolah rakyat, Polri harus memberikan yang terbaik. Kami siap mendukung agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah di NTB,” jelasnya. (r/ham)
