Sub sektor peternakan memegang peran strategis dalam pembangunan daerah. Ia bukan hanya penyedia utama protein hewani, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat, pencipta lapangan kerja, penopang pertanian berkelanjutan, sekaligus instrumen pengurangan kemiskinan.
SEIRING pertumbuhan penduduk dan meningkatnya daya beli masyarakat, permintaan produk peternakan terus bergerak naik. Dalam dinamika tersebut, peternakan tampil sebagai garda terdepan penyedia pangan berkualitas dan terjangkau.
Provinsi Nusa Tenggara Barat di bawah kepemimpinan H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), menempati posisi penting dalam peta peternakan nasional. Populasi sapi potong berada di urutan keempat nasional setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kerbau menempati urutan keempat, kuda urutan ketiga, kambing urutan ketujuh, ayam kampung urutan ke-12 dari 38 provinsi, serta itik berada di peringkat ke-13 nasional.
Keunggulan ini diperkuat oleh ketersediaan lahan sumber pakan ruminansia/herbivora seluas 1.692.694 hektare, terdiri atas 353.025 hektare (20,85%) di Pulau Lombok dan 1.339.669 hektare (79,15%) di Pulau Sumbawa.
Daya tampung ternak herbivora NTB mencapai 1.585.103 UT atau setara 2.219.144 ekor, dengan potensi pengembangan tambahan sebesar 419.640 UT atau setara 587.496 ekor, yang sebagian besar berada di Pulau Sumbawa.
Modal ekologis inilah yang menjadi fondasi kuat transformasi peternakan NTB selama satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda.
Produksi Meningkat, NTB Catat Surplus Daging dan Telur
Sepanjang tahun 2025, kinerja produksi peternakan menunjukkan tren positif. Produksi daging ruminansia mencapai 15.366,1 ton, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 13.687,8 ton. Artinya, NTB mengalami surplus 1.678,32 ton. Dibandingkan produksi tahun 2024 sebesar 14.537 ton, terjadi kenaikan 5,7 persen.
Pada sektor unggas, produksi daging unggas tahun 2025 sebesar 57.998,4 ton, melampaui kebutuhan masyarakat sebesar 55.553 ton, dengan surplus 1.860,27 ton. Angka ini meningkat 3,3 persen dibanding produksi tahun 2024 sebesar 56.138,1 ton.
Sementara itu, produksi telur tahun 2025 mencapai 57.506,44 ton, naik 1,86 persen dari tahun 2024 sebesar 56.434,86 ton.
Peningkatan produksi telur ditopang oleh:
– Populasi ayam buras tahun 2025 sebanyak 5.303.821 ekor, naik 4 persen dari 2024 (5.118.430 ekor)
– Populasi itik meningkat 4 persen menjadi 444.410 ekor
– Kontribusi telur puyuh sebesar 227,83 ton, dengan populasi puyuh 131.389 ekor, meningkat 14 persen dibanding 2024
Capaian ini memastikan kebutuhan protein hewani masyarakat NTB tetap terpenuhi di tengah meningkatnya permintaan.
Hilirisasi Ayam Terintegrasi: Lompatan Besar Menuju Industri Peternakan Modern
Memasuki 2026, tantangan baru muncul seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi NTB dan berkembangnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pendukung program MBG. Sub sektor peternakan dituntut menyediakan pasokan protein dalam skala besar, mulai dari telur, ayam, susu hingga daging.
Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia meluncurkan Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi.
Program ini mengintegrasikan seluruh rantai produksi dalam satu klaster, meliputi:
– Breeding ayam ras pedaging
– Breeding ayam ras petelur
– Industri pakan ayam
– Budidaya ayam pedaging
– Budidaya ayam petelur
– Rumah potong unggas
– Pengolahan daging ayam (karkas, sosis, nugget)
– Pengolahan telur (tepung telur)
Setiap klaster diproyeksikan mampu menyerap lebih dari 1.300 tenaga kerja, sekaligus memperkuat rantai pasok, menekan biaya produksi, dan meningkatkan kesejahteraan peternak.
Lokasi program ditetapkan di Kabupaten Sumbawa, karena tersedianya lahan milik pemerintah yang sesuai, lokasi relatif jauh dari permukiman, serta dukungan penuh pemerintah provinsi dan kabupaten.
Hilirisasi ini menandai perubahan arah pembangunan peternakan NTB: dari sekedar produksi primer menuju industri berbasis nilai tambah.
100 Persen Wilayah Terkendali PHMS
Pada 2025, NTB berhasil mencapai target 100 persen wilayah terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di seluruh 10 kabupaten/kota.
Sepanjang tahun 2025 tercatat 914 kasus PHMS yang meliputi Anthrax, Septichaemia Epizootica, Surra, Rabies, Avian Influenza, dan PMK dan seluruhnya tertangani.
Penguatan sistem kesehatan hewan dilakukan melalui pengadaan alat PCR, sehingga pemeriksaan PMK kini dapat dilakukan langsung di NTB tanpa harus mengirim sampel ke provinsi lain. Selain itu, pemerintah pusat mengalokasikan APBN untuk vaksin dan operasional vaksinasi PMK di seluruh kabupaten/kota.
Langkah ini menjaga keamanan lalu lintas ternak sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar.
Tata Niaga Menguat, Kapal Ternak Dorong Lonjakan Distribusi
Indikator tata niaga sub sektor peternakan tahun 2025 mencapai 77,85 persen, melampaui target 75 persen dengan capaian kinerja 103,80 persen. Persentase produk peternakan yang dipasarkan meningkat 9,22 persen dibanding 2024.
Capaian ini diperkuat dukungan Kementerian Perhubungan melalui transportasi Tol Laut. Sepanjang 2025 tercatat 17 voyage kapal ternak dengan rute:
– Bima – Tanjung Priok (3 voyage)
– Bima – Kwandang Gorontalo (2 voyage)
– Bima – Basirih (4 voyage)
– Bima – Trisakti Kalimantan Selatan (8 voyage)
Pemanfaatan angkutan khusus ternak melonjak 455,95 persen dibanding 2024, setelah NTB memiliki kapal sendiri tanpa mekanisme deviasi/omisi.
Populasi Sapi Naik, Betina Produktif Nol Kasus
Sebagai lumbung sapi nasional, populasi sapi NTB tahun 2025 mencapai 1.340.130 ekor, meningkat 2,44 persen dari 2024 sebesar 1.308.204 ekor.
Peningkatan ini didorong oleh keberhasilan inseminasi buatan, transfer embrio, vaksinasi PMK, terkendalinya PHMS, serta pencapaian penting berupa nol kasus pemotongan betina produktif sepanjang 2025.
Satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda telah menghadirkan transformasi nyata pada wajah peternakan NTB: produksi meningkat, penyakit strategis terkendali, tata niaga menguat, dan hilirisasi ayam terintegrasi mulai dibangun.
Peternakan hari ini tidak lagi sekedar soal kandang dan populasi ternak, tetapi tentang industri, lapangan kerja, dan ketahanan pangan rakyat. (r)
